Jakarta, JatimUPdate.id - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GP Alwashliyah) mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pengusaha eksportir batu bara dan crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan praktik curang melalui skema under invoicing dan transfer pricing.
Baca juga: Polri Perkuat Pembinaan Generasi Muda Melalui E-Sport Kapolri Cup 2026
Organisasi kepemudaan itu meminta para pelaku tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga diproses secara pidana.
Ketua Umum PP GP Alwashliyah, H. Aminullah Siagian, menilai praktik manipulasi harga ekspor yang mengalihkan keuntungan ke luar negeri merupakan bentuk kejahatan ekonomi serius yang merugikan negara dan masyarakat.
Menurutnya, keuntungan dari hasil ekspor sumber daya alam Indonesia seharusnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan justru dinikmati pihak tertentu melalui praktik-praktik yang melanggar aturan.
“Kami meminta Kejaksaan Agung dan BPKP tidak hanya menjatuhkan sanksi administrasi atau denda. Pengusaha-pengusaha nakal ini harus dipidanakan dan dimiskinkan. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara,” kata Aminullah dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Baca juga: SMSI Dukung ADI Perjuangkan Kelayakan Gaji Dosen
Ia menyoroti besarnya potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Aminullah menyebut angka kerugian historis yang pernah disinggung Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp15.400 triliun atau sekitar USD 908 miliar menjadi alarm serius atas lemahnya pengawasan pada masa lalu.
PP GP Alwashliyah juga menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Keuangan yang disebut telah mengantongi data sejumlah perusahaan besar yang terindikasi melakukan kecurangan.
Selain itu, organisasi tersebut mendukung rencana pembentukan sistem ekspor satu pintu melalui Danantara guna memperkuat pengawasan dan transparansi perdagangan komoditas strategis.
Baca juga: RUPST WIKA Tetapkan Susunan Baru, Prof Harris Arthur Hedar Kembali Jadi Komisaris Independen.
Aminullah menegaskan pihaknya siap mengawal proses penegakan hukum agar berjalan terbuka dan bebas dari intervensi.
“Pemuda Alwashliyah siap mengawal proses hukum ini agar berjalan transparan. Jangan sampai ada kompromi dengan para mafia komoditas yang menimbun kekayaan pribadi di luar negeri sementara rakyat yang menanggung dampaknya,” tegasnya.
Menurut PP GP Alwashliyah, penindakan tegas terhadap pelaku kecurangan ekspor menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat