Oleh : Ken Bimo Sultoni
Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya
Mahasiswa Doktoral Universitas Diponegoro
Pengurus PB HMI 2021-2023
Semarang, JatimUPdate.id - Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda - Tan Malaka
Kutipan diatas adalah frasa legendaris dari salah seorang tokoh kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Tan Malaka.
Ia menilai bahwa pemuda memiliki kebebasan berpikir yang belum terkekang oleh realitas pragmatis dan beban hidup, menjadikannya kekuatan pendorong perubahan sosial.
Hal ini seleras dengan peran mahasiswa sebagai kelompok pemuda yang tidak hanya muda akan tetapi juga dibekali dengan pemahaman intelektual untuk bisa mendorong terciptanya suatu perubahan sosial.
Secara etimologis, kata mahasiswa berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu maha yang berarti besar, agung, atau mulia, dan siswa yang berarti orang yang belajar.
Dengan demikian, mahasiswa bukan sekadar peserta didik di perguruan tinggi, melainkan pribadi yang mengemban amanah intelektual dan moral yang lebih besar dibandingkan pelajar pada umumnya.
Predikat maha mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Ia menuntut keberanian berpikir kritis, kepekaan terhadap ketidakadilan, dan kesediaan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri. Karena itulah, dalam tradisi politik Indonesia, mahasiswa sering disebut sebagai kekuatan moral (moral force), agen perubahan (agent of change), dan pengontrol sosial (social control).
Sejarah bangsa ini memperlihatkan bagaimana mahasiswa pernah menjadi suara nurani publik.
Mereka hadir bukan karena iming-iming kekuasaan atau keuntungan pragmatis, melainkan karena kegelisahan intelektual dan tanggung jawab kebangsaan. Dari gerakan 1966, perlawanan terhadap otoritarianisme pada 1974, hingga Reformasi 1998, mahasiswa tampil sebagai kelompok yang berani mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah, meskipun harus berhadapan dengan risiko politik yang besar.
Namun, pertanyaan yang relevan hari ini adalah apakah mahasiswa masih layak disebut sebagai mahasiswa, atau justru telah berubah menjadi mahasewa yakni kelompok terdidik yang menyewakan idealisme dan gerakannya kepada kepentingan politik tertentu?
Baca juga: Seni Memecah Fokus: Kontra-Intelijen di Balik Gerakan Massa
Istilah mahasewa tentu bersifat satir. Ia tidak ditujukan untuk menggeneralisasi seluruh mahasiswa, tetapi menjadi kritik terhadap gejala semakin pragmatisnya sebagian gerakan mahasiswa.
Tidak sedikit aksi yang kehilangan independensinya karena ditunggangi kepentingan elite, partai politik, bahkan transaksi ekonomi-politik. Demonstrasi tidak lagi semata-mata lahir dari kegelisahan intelektual dan keberpihakan pada kepentingan publik, melainkan kadang menjadi instrumen pertarungan antarelite.
Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Elite Capture. Dimana kelompok-kelompok yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat dapat dikooptasi oleh elite yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik.
Ketika organisasi mahasiswa mulai bergantung pada akses kekuasaan, pendanaan, atau patronase politik, maka independensinya berpotensi melemah. Mahasiswa tidak lagi menjadi pengawas kekuasaan, melainkan bagian dari jejaring kekuasaan itu sendiri.
Hal ini juga sejalan dengan Iron Law of Oligarchy dari Robert Michels, yang menjelaskan bahwa setiap organisasi, seidealis apa pun tujuan awalnya, cenderung berkembang menjadi oligarki kecil yang lebih mengutamakan kepentingan elite internal daripada kepentingan anggota atau tujuan organisasi.
Dalam konteks gerakan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan berpotensi mengalami transformasi dari wadah perjuangan menjadi arena perebutan posisi, jaringan politik, dan modal sosial untuk karier di masa depan.
Baca juga: DPR Terima Aspirasi Mahasiswa, Janji Kawal Isu Kelangkaan BBM hingga Status Hukum Demonstran
Lebih jauh lagi, Sidney Tarrow Seorang Profesor Ilmu Politik dari Amerika Serikat menjelaskan bahwa gerakan sosial akan beradaptasi dengan perubahan struktur politik di sekitarnya. Pada era otoritarian, mahasiswa memiliki musuh yang jelas, yaitu rezim yang represif, sehingga identitas gerakan terbentuk sebagai kekuatan oposisi moral.
Sebaliknya, di era demokrasi yang lebih terbuka, banyak kanal partisipasi politik tersedia. Kondisi ini membuat sebagian aktivis mahasiswa justru masuk ke dalam orbit kekuasaan dan menjalin relasi pragmatis dengan aktor-aktor politik.
Padahal, kekuatan utama mahasiswa sejak dahulu bukanlah jumlah massa, melainkan otoritas moral dan legitimasi intelektual. Ketika mahasiswa kehilangan independensi dan keberanian untuk mengkritik semua pihak secara objektif, maka yang hilang bukan hanya daya kritis kampus, tetapi juga salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang berpikir merdeka, bukan mahasiswa yang berpihak karena kedekatan dengan patron politik. Demokrasi memerlukan mahasiswa yang mampu menjadi jembatan antara negara dan masyarakat, bukan sekadar menjadi alat mobilisasi kepentingan sesaat.
Karena itu, pertanyaan "mahasiswa atau mahasewa?" sesungguhnya adalah refleksi bagi gerakan mahasiswa itu sendiri. Apakah kampus masih melahirkan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, atau justru menghasilkan generasi yang menjadikan idealisme sebagai komoditas yang dapat dinegosiasikan?
Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar di Indonesia sering dimulai dari keberanian mahasiswa mempertahankan independensi moralnya. Ketika idealisme itu disewakan kepada kepentingan politik jangka pendek, mahasiswa mungkin masih memiliki massa dan atribut perjuangan, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting yaitu simbol perjuangan suara nurani bangsa.
Editor : Redaksi