Jakarta, JatimUPdate.id - Inovasi di lingkungan birokrasi dinilai tidak boleh lagi hanya berorientasi pada kompetisi, penghargaan, atau pemenuhan target administratif semata. Sebaliknya, inovasi harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Dadan Sidqul Anwar saat memperkenalkan inisiatif InoServe Indonesia: Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik, sebuah proyek perubahan yang digagas melalui Program Kepemimpinan Nasional (PKN) II Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Dadan, selama ini banyak inovasi pelayanan publik yang berhenti pada pencapaian output administratif, seperti jumlah aplikasi, program, atau penghargaan yang diraih instansi pemerintah. Namun, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sering kali belum dapat diukur secara jelas.
“Kita ingin menggeser paradigma inovator birokrasi dari sekadar mengejar penghargaan atau memenuhi output administratif, menuju penciptaan nilai publik yang terukur bagi kesejahteraan rakyat,” kata Dadan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan inovasi publik seharusnya tidak lagi diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana inovasi tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Dadan menilai masih terdapat kecenderungan sebagian instansi menjalankan inovasi secara parsial dan sektoral. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
Karena itu, melalui InoServe Indonesia, LAN RI mendorong perubahan pendekatan dari budaya kompetisi menuju budaya kolaborasi. Setiap inovasi diharapkan menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung dan mampu menghasilkan nilai publik yang lebih besar.
“InoServe Indonesia bukan sekadar platform atau ajang kompetisi baru. Ini adalah blueprint untuk membangun jaringan kolaborasi yang terkoneksi, terbuka, dan fungsional,” ujarnya.
Dadan menambahkan, salah satu fokus utama InoServe adalah memastikan setiap program inovasi memiliki ukuran dampak yang jelas. Untuk itu, pendekatan outcome-based dan instrumen pengukuran seperti Social Return on Investment (SROI) akan menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi pelayanan publik ke depan.
Melalui pendekatan tersebut, setiap anggaran yang digunakan untuk mendukung inovasi dapat dievaluasi berdasarkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kami mendorong seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar inovasi yang dibangun benar-benar menjadi solusi atas persoalan publik dan bukan sekadar memenuhi indikator administratif,” tegasnya.
Dengan konsep tersebut, InoServe Indonesia diharapkan menjadi motor penggerak lahirnya budaya inovasi baru di lingkungan birokrasi, yakni inovasi yang berorientasi pada hasil, kolaboratif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat (*)
Editor : Redaksi