Oleh : Nasir Fakhrudin
Baca juga: Mahasiswa dan Dalang
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya
Peneliti Sygma Research and Consulting
Malang, JatimUPdate.id - Belakangan ini, ruang publik Indonesia dipenuhi oleh atmosfer yang tidak biasa.
Metafora bahwa "Ibu Pertiwi sedang hamil tua" terasa begitu kontekstual. Kita seolah sedang berdiri di ruang tunggu sejarah, menyaksikan sebuah bangsa besar yang tengah bergolak menanti kelahiran sesuatu.
Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang menuju konsolidasi stabilitas yang lebih matang atau justru melangkah menuju turbulensi sosial-politik yang semakin dalam?
Jika kita menengok layar gawai setiap hari, riak-riak kecemasan itu tampak nyata. Polarisasi politik, banjir informasi, disinformasi, hingga caci maki terhadap figur pemimpin telah menjadi konsumsi harian masyarakat.
Namun, memandang fenomena tersebut semata-mata sebagai pertanda kehancuran merupakan cara pandang yang kurang tepat.
Apa yang sedang kita alami bukanlah fase transisi yang kelam, melainkan sebuah dinamika dialektis yaitu proses koreksi yang panjang, melelahkan, tetapi niscaya dalam perjalanan menuju kedewasaan berbangsa.
Lalu, mengapa masyarakat kita hari ini begitu mudah cemas, curiga, dan bereaksi secara emosional?
Salah satu penyebabnya adalah semakin lebarnya kesenjangan antara harapan publik dan kenyataan yang mereka rasakan.
Di era digital, kesenjangan psikologis tersebut menjadi lahan subur bagi psychological warfare (perang psikologis) dan cognitive warfare (perang kognitif).
Ruang digital yang begitu bising membentuk ekosistem yang lebih mengutamakan sensasi daripada substansi, emosi daripada rasionalitas, bahkan menyuburkan berbagai bentuk logical fallacy (sesat pikir).
Dalam kondisi demikian, kepentingan individu maupun kelompok dengan mudah mengalahkan kepentingan kolektif bangsa.
Ironisnya, di tengah derasnya arus informasi, negara masih kerap terlihat gagap. Komunikasi publik dari para pembuat kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika zaman.
Kritik yang lahir dari keresahan masyarakat sering kali tidak dijawab dengan narasi berbasis data, transparansi, dan dialog yang terbuka. Sebaliknya, kritik kerap direspons melalui pendekatan konvensional yang semakin kehilangan relevansinya.
Baca juga: PKB Surabaya Konsolidasi Pengurus Baru, Bidik Kemenangan Pemilu 2029
Padahal, di era keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi hampir setiap kebijakan pemerintah secara langsung. Karena itu, pendekatan yang bersifat represif ataupun mendikte tidak lagi efektif dalam membangun legitimasi.
Negara perlu mengembangkan strategi yang memadukan protective security dan detective security, yakni melindungi ruang publik dari ancaman disinformasi sekaligus mampu mendeteksi, mengklarifikasi, dan menjawab berbagai informasi yang menyesatkan secara cepat dan kredibel.
Kritik yang objektif harus dirangkul sebagai vitamin demokrasi, sedangkan fitnah dan propaganda harus dilawan melalui transparansi dan penyampaian fakta, bukan dengan pembungkaman.
Dampak paling mengkhawatirkan dari buruknya pengelolaan ruang digital adalah terhadap modal terbesar bangsa, yaitu generasi muda dan bonus demografi. Alih-alih dipersiapkan menjadi generasi pemecah masalah (problem solver) yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, tidak sedikit anak muda yang justru terseret menjadi tameng sekaligus korban polarisasi politik elite demi kepentingan jangka pendek.
Lebih jauh lagi, kita menghadapi tantangan berupa amnesia sejarah dan kejenuhan ideologis. Pancasila terlalu sering diajarkan sebagai hafalan, bukan sebagai nilai yang hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Akibatnya, generasi muda mengenal bunyi sila-silanya, tetapi tidak selalu memahami makna yang terkandung di dalamnya. Padahal, tanpa keterikatan batin terhadap fondasi kebangsaan, sulit membangun rasa memiliki terhadap masa depan Indonesia.
Di sisi lain, politik kita juga masih mengidap penyakit kronis berupa budaya mewariskan dendam. Pergantian kepemimpinan sering kali diikuti oleh kecenderungan menghapus jejak pendahulu, bukan melanjutkan kebijakan yang baik dan menyempurnakan kekurangannya.
Jika siklus saling menjatuhkan ini terus dipelihara, bangsa ini akan menghabiskan energi untuk konflik internal dan kehilangan momentum menghadapi tantangan global yang jauh lebih besar.
Baca juga: Topeng Kewarasan dan Sirkus Demokrasi
Transformasi media dari era cetak menuju era digital juga menuntut perubahan strategi komunikasi kebangsaan. Kita tidak lagi cukup mengandalkan para influencer yang bergerak sendiri-sendiri demi popularitas pribadi.
Indonesia membutuhkan kerja kolektif yang melibatkan akademisi, perguruan tinggi, komunitas, media massa, pelaku industri kreatif, serta pemerintah untuk membangun narasi bersama tentang Indonesia. Yang perlu dipromosikan bukan sekadar citra, melainkan nilai-nilai luhur, kekayaan budaya, dan identitas bangsa sebagai modal strategis di panggung global.
Menatap lima tahun ke depan, tantangan terhadap stabilitas nasional masih akan tetap ada. Ketidakpuasan sebagian elite, polarisasi politik, tekanan ekonomi global, hingga ancaman keamanan siber dapat menjadi pemicu munculnya berbagai gerakan yang mengganggu kehidupan demokrasi apabila tidak dikelola secara bijaksana.
Namun demikian, selalu ada alasan untuk tetap optimistis terhadap masa depan Republik ini.
Optimisme tersebut bertumpu setidaknya pada dua hal. Pertama, Indonesia adalah bangsa yang religius. Masih ada jutaan anak bangsa yang dengan tulus mengetuk pintu langit, memohon keselamatan dan kedamaian bagi negeri ini. Kedua, kita memiliki Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Jika dipahami secara mendalam, esensi Pancasila adalah kemampuan menjaga persatuan di tengah keberagaman, membangun dialog di tengah perbedaan, serta memelihara silaturahmi sebagai perekat kehidupan kebangsaan.
Pada akhirnya, stabilitas di era modern tidak lagi semata-mata dijaga oleh moncong senjata atau kekakuan institusi negara.
Stabilitas lahir dari kepercayaan publik, komunikasi yang sehat, penghormatan terhadap kepakaran, serta kemampuan negara dan masyarakat membangun narasi bersama tentang masa depan.
Tugas kita hari ini bukan sekadar meratapi kegaduhan yang sedang berlangsung. Tugas kita adalah ikut mengasuh Ibu Pertiwi agar, dari rahim sejarah yang sedang berproses ini, lahir bukan krisis baru, melainkan kesadaran nasional yang lebih dewasa, masyarakat yang lebih cerdas, serta Indonesia yang semakin kokoh dalam menghadapi perubahan zaman. (red)
Editor : Redaksi