Tegalboto, Jember, JatimUPdate id.- Universitas Jember (Unej) bersama Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) menggelar Sarasehan Nasional bertema "Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah: Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa" di Gedung Sudjarwo, Universitas Jember, Jumat (3/7/2026).
Baca juga: Unej dan KAUJE Rumuskan Rekomendasi Strategis Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Forum ini menghadirkan sejumlah kepala daerah, peneliti, hingga pejabat kementerian untuk membahas cara daerah bertahan dan berinovasi di tengah pemangkasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Acara dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Jember Iwan Taruna.
Dalam sambutannya, Iwan menekankan bahwa pembangunan nasional pada dasarnya adalah akumulasi dari pembangunan di tingkat daerah, mulai dari desa hingga kabupaten.
Lebih jauh dia berharap forum ini menjadi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan keluhan sekaligus praktik baik, yang nantinya bisa diteruskan kepada menteri maupun presiden.
"Membangun Indonesia mulai dari desa, mulai dari kabupaten dan seterusnya. Jadi akumulasi sinergi dari pembangunan ini tentunya nanti akan secara utuh dilihat sebagai pembangunan nasional," kata Iwan.
Ia juga menyinggung sejarah Universitas Jember yang tumbuh dari perguruan tinggi swasta menjadi negeri berkat dukungan pemerintah daerah, termasuk sosok Bupati Jember masa lalu, Sujarwo, yang namanya diabadikan menjadi nama gedung tempat acara berlangsung.
Sarasehan dipandu oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, yang juga alumnus FISIP Unej.
Forum ini menghadirkan empat narasumber utama: peneliti senior BRIN Prof. Siti Zuhro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Samsul Widodo, ekonom Universitas Jember Adhitya Wardhono, serta Direktur Dana Desa Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta.
Tiga kepala daerah turut menjadi penanggap langsung, yakni Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Madiun Hari Wuryanto, dan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, ditambah Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Bupati Jember Muhammad Fawait yang hadir secara daring melalui Zoom, serta Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto.
Ketimpangan Fiskal Pusat-Daerah Jadi Sorotan
Mengawali forum, Moderator Lutfil Hakim membuka data bahwa pemerintah pusat saat ini mengelola sekitar 83 persen dari total belanja negara, sementara daerah hanya mendapat porsi sisanya.
Dari APBN sebesar Rp3.800 triliun, transfer ke daerah tercatat hanya sekitar Rp650 triliun. Ia juga menyoroti sejumlah pasal dalam regulasi baru sektor minerba tahun 2025 yang dinilai berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan, sekaligus memangkas kewenangan daerah dalam menyelesaikan konflik dengan pelaku usaha tambang.
Data itu diperkuat oleh Direktur Dana Desa Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta, yang menyebut transfer ke daerah pada tahun ini mencapai sekitar Rp693 triliun dari total belanja negara Rp3.800 triliun, atau hanya berkisar 18–20 persen.
Menurutnya, angka itu harus dibagi untuk membiayai 548 kabupaten/kota/provinsi dan sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia.
"Poinnya adalah bukan siapa yang mengelola, tapi bagaimana kemudian anggaran negara ini diterima oleh masyarakat," ujar Jaka, seraya menambahkan bahwa sebagian anggaran yang dikelola pusat juga kembali ke masyarakat lewat subsidi dan bantuan sosial.
Jaka mendorong daerah mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah, kerja sama pemanfaatan aset melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan tarif pajak, misalnya dengan menggali potensi pajak restoran dan hiburan yang belum tergarap maksimal.
Suara dari Kepala Daerah: Antara Keterbatasan dan Inovasi
Peneliti senior BRIN, Prof. Siti Zuhro, mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti berinovasi.
Baca juga: Rakor Lintas Sektor Matangkan KAUJE FEST 2026, Diproyeksikan Layani 7.000 Peserta
Ia mendorong kepala daerah membangun ekosistem investasi yang kondusif, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta membangun kolaborasi lintas sektor mulai dari kampus, dunia usaha, hingga media.
"Nah, kunci kemajuan daerah Bapak, Ibu sekalian ini adalah terletak pada kualitas terletak pada inovasi kebijakannya, terletak pada kolaborasi dengan pihak yang lebih tinggi dan kemakmuran termaksimalkan, sumberdaya yang besar, ini kehebatan dari seorang pemimpin," katanya.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menceritakan berbagai terobosan yang ia lakukan di tengah keterbatasan fiskal, mulai dari ekspor kopi ke berbagai negara, diversifikasi tanaman di bawah tanaman kopi seperti kapulaga, agar petani muda tidak menganggur di luar musim panen, hingga program kredit perbankan tanpa bunga dan biaya administrasi bagi UMKM.
Ia juga menyoroti tantangan psikologis di kalangan pejabat daerah yang enggan mengambil kebijakan berani, termasuk urusan pembiayaan infrastruktur, karena takut berurusan dengan pemeriksaan hukum.
"Kendala-kendala psikologis, ketakutan untuk melakukan financial engineering, itu yang membuat daerah tidak bisa maju," ujarnya.
Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang hadir secara daring, membagikan kisah suksesnya mendorong sektor pariwisata sebagai andalan PAD.
Indah Masdar mencontohkan destinasi wisata Tumpak Sewu yang pendapatan pajaknya melonjak dari sekitar Rp1 juta per bulan menjadi Rp186 juta per bulan setelah dilakukan pembenahan tata kelola.
Lumajang bahkan tercatat sebagai daerah dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Jawa Timur. Namun ia juga mengeluhkan birokrasi kepegawaian yang berbelit di tingkat pusat, yang menyulitkan kepala daerah melakukan rotasi maupun promosi pejabat sesuai kebutuhan kinerja.
Bupati Madiun Hari Wuryanto memaparkan inovasi kerja sama dengan badan usaha untuk pemasangan lebih dari 7.400 titik penerangan jalan umum tanpa membebani APBD, ia menuturkan langkah inovasi tersebut sebagai langkah percepatan pembangunan sehingga tidak bergantung kepada anggaran pusat yang berpotensi memperlambat pembangungan.
“Dan berharap kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat karena kalau kita mengandalkan tadi anggaran dari pusat, kita akan menunggu beberapa tahun lagi baru bisa kita nikmati,” ujar Hari.
Baca juga: Wakil Menteri Desa: Anggota KAHMI Jadilah Kepala Desa
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan bahwa APBD kotanya terpangkas sekitar Rp140 miliar akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), sementara daerah tetap diwajibkan menanggung penuh gaji pegawai P3K. Ia mengingatkan bahwa jika ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam Undang-Undang HKPD benar-benar ditegakkan pada 2027, banyak daerah berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai P3K karena rata-rata belanja pegawai saat ini sudah di atas 30 persen, bahkan mencapai 40 persen. Ia mengusulkan revisi atas ketentuan tersebut.
Bupati Jember Muhammad Fawait, yang mengikuti acara secara daring, menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir fisik akibat agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Ia memaparkan temuan pemerintah Kabupaten Jember terkait basis data penerima bantuan sosial yang tidak akurat, termasuk lebih dari 16 ribu warga yang telah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Fawait juga menyatakan optimismenya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan akan menggerakkan perputaran ekonomi hingga Rp4,6 triliun di Jember, melampaui nilai transfer anggaran yang dipangkas pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto turut berbagi pengalaman membangun konektivitas wilayah yang luasnya setara 3,5 kali Provinsi DI Yogyakarta melalui skema kolaborasi dengan badan usaha, serta digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang berhasil mendongkrak capaian target PAD dari 18 persen menjadi lebih dari 32 persen pada pertengahan 2026.
Ditutup dengan Semangat "The Power of Kepepet"
Sarasehan ditutup dengan closing statement dari Ketua Umum KAUJE, Muhammad Sarmuji.
Ia menyebut inovasi yang dipaparkan para bupati sebagai bentuk nyata dari apa yang ia sebut "the power of kepepet"kekuatan yang justru lahir dari keadaan terdesak.
"Tidak mungkin kalau enggak kepepet, Mas Rio sampai menggali dari akar yang sangat dalam tentang bagaimana jayanya Besuki. Tidak mungkin Mbak Indah sampai kepikiran bagaimana menjual Semeru," katanya.
Sarmuji menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi daerah hari ini merupakan bagian dari dinamika pendulum antara sentralisasi dan desentralisasi yang akan terus bergerak mencari titik optimal. Ia menyatakan komitmen Unej dan KAUJE untuk terus memantik inovasi di daerah demi kemajuan Indonesia. (gilang/mmt/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat