Komisi A Dukung Hotline Pengaduan hingga RTRW, Warga Tak Perlu Menunggu Viral

Reporter : Ibrahim
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, dok Jatimupdate.id/lam

Surabaya,JatimUPdate.id - Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, mendukung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar camat, lurah, dan kepala perangkat daerah membuka hotline pengaduan masyarakat. 

"Ini terobosan penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan warga," kata Anas, Sabtu (18/7).

Baca juga: Respons Ultimatum DPRD: Raperda Banjir Tinggal Finalisasi Pendanaan, Singgung BBWS dan Pemprov Jatim

Anas menganggap hotline pengaduan dapat memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Anas juga mendorong hotline tersebut dapat diintegrasikan hingga tingkat RTRW agar lebih efektif.

Sebab urai Anas RTRW merupakan ujung tombak pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.

"Hotline ini akan sangat membantu apabila benar-benar menjadi sarana respons cepat bagi warga. Bahkan kalau memungkinkan, sistem ini diperkuat sampai tingkat RT dan RW agar persoalan warga bisa diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti," kata Anas.

Baca juga: Akses Jalan Wisata Pakal Belum Optimal, Komisi D DPRD Surabaya Desak Pembenahan

Kendati begitu, Anas menekankan hotline tersebut harus menindaklanjuti setiap laporan warga tanpa harus menunggu viral di media sosial.

Maka dari itu, legislator PDI Pejuangan berharap hotline yang terintegrasi dari RT hingga perangkat daerah dapat memperkuat budaya pelayanan publik.

"Jangan sampai warga merasa harus membuat persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru mendapat perhatian. Pemerintah harus hadir sejak laporan pertama disampaikan," tegasnya.

Baca juga: Ais Shafiyah Dorong MPLS Surabaya Fokus Karakter dan Literasi Digital

Irwan Junaedi, Ketua RT11 RW 10 Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean menyambut baik usulan penguatan sistem hotline hingga tingkat RT dan RW.

Ia menegaskan penyelesaian aduan warga secara cepat dapat mengurangi kecanduan masyarakat memviralkan melalui media sosial.

"Kalau respons pemerintah cepat, warga juga tidak perlu membawa persoalan ke media sosial atau menunggu viral terlebih dahulu," ujarnya. Roy/mmt)

Editor : Miftahul Rachman

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru