Jakarta, JatimUPdate.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya mengawal keamanan obat dan pangan dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Baca juga: PWI Jatim Siapkan Nobar Final Piala Dunia 2026, Ada Live Music dan Doorprize
Pada kontek lain, BPOM Provinsi Jawa Timur berkesempatan silaturahmi dengan pengurus PWI Jatim di Sekretariat PWI Jatim Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya.
Lebih jauh BPOM Pusat menilai langkah itu dinilai penting agar koperasi tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga menghadirkan produk yang aman, bermutu, dan terpercaya bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Rakortas dihadiri para menteri, pimpinan lembaga, dan BUMN untuk mempercepat operasional Program KDKMP.
Taruna Ikrar mengatakan keberhasilan KDKMP tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang berdiri, melainkan juga dari terciptanya sistem distribusi obat dan pangan yang aman serta sesuai standar. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan ekonomi desa.
Sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, BPOM mendukung KDKMP melalui penerbitan izin edar obat dan makanan, pendampingan UMKM desa, pengawasan gerai pangan olahan, penguatan sistem distribusi, hingga pembinaan Apotek Desa/Kelurahan. Hingga 17 Juli 2026, BPOM mencatat sebanyak 655.508 Nomor Izin Edar (NIE) obat dan makanan telah terdaftar.
Di sektor pangan, BPOM mendorong penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).
Selama periode 2023-2025, BPOM telah menerbitkan 3.328 sertifikat SMKPO dan mengawasi 23.333 sarana distribusi pangan di Indonesia.
BPOM juga menyoroti pentingnya pengembangan cold storage untuk menjaga kualitas pangan. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 2.110 unit cold storage, jauh lebih sedikit dibandingkan lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan, sehingga penguatan rantai dingin dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, BPOM memperkuat pengembangan Apotek Desa/Kelurahan melalui Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026, penyusunan buku panduan pengelolaan obat, program LENTERA, serta pendampingan teknis di berbagai daerah.
Baca juga: Mendes Yandri Ajak PABPDSI Perkuat Kolaborasi, Dorong 12 Aksi Bangun Desa Menuju Indonesia Emas 2045
Pada hari yang sama, Taruna Ikrar juga bertemu Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta. Pertemuan membahas penguatan sinergi BPOM dalam mendukung agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Taruna Ikrar menyampaikan nilai ekonomi yang berada dalam ruang lingkup pengawasan BPOM diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun per tahun.
Karena itu, BPOM tidak hanya berperan sebagai regulator kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu pilar yang menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sejumlah agenda strategis turut dibahas, di antaranya penguatan kontribusi BPOM terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan terhadap Program Koperasi Merah Putih, pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan kemandirian obat nasional, serta penguatan regulasi melalui evaluasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.
Taruna Ikrar berharap sinergi antara BPOM dan Kantor Staf Presiden dapat mempercepat implementasi berbagai kebijakan strategis pemerintah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh obat dan pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
BPOM Jatim Silaturahmi Dan Diskusi Dengan PWI Jatim Bangun Sinergi
Baca juga: Temu Alumni FISIP Universitas Jember 2026
Kepala Perwakilan BPOM Jatim Yudi beserta sejumlah staf diterima Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim beserta sejumlah pengurus di ruang rapat Sekretariat PWI Jatim pada Senin sore (20/07/2026).
Dalam kesempatan itu Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim memberikan apresiasi atas kunjungan BPOP Jawa Timur tersebut bahkan menyambut baik upaya adanya sinergi antara BPOM dengan PWI Jatim khususnya dalam proses edukasi publik terkait obat-obatan terlarang dan berbahaya serta berbagai hal yang menjadi ranah kerja BPOM.
"Termasuk edukasi terkait mekanisme dan kemudahan pengurusan ijin usaha kuliner dan produk makanan bagi UMKM sehingga PWI Jatim bisa terlibat untuk publikasi agar semakin banyak dunia usaha level UMKM yang produk makanannya berlebel perijinan BPOM," ungkap Lutfil Hakim.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPOM Jatim Yudi menyambut baik gagasan sinergi dan berkolaborasi antara BPOM dan PWI khususnya PWI Jatim sehingga kerja-kerja BPOM dapat terbantu.
"Maturnuwun Pak Lutfil Hakim atas atensi dan penerimaannya, Sinergi dan Kolaborasi mesti terbangun agar kinerja BPOM semakin terbantu dengan baik up publikasi dari rekan-rekan media khususnya yang terkoordinir di bawah PWI Jatim," ungkap Yudi.
Kunjungan itu juga dilakukan pembicaraan sejumlah program diskusi serta diakhir dengan sesi foto bersama di depan Kantor PWI Jatim. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat