Banyumas, JatimUPdate.id - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meskipun pemerintah daerah tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS).
Sadewo menegaskan keberadaan Trans Banyumas telah menjadi bagian penting dari kebutuhan transportasi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin layanan transportasi umum tersebut berhenti hanya karena persoalan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Baca juga: Banyumas Ubah Sampah Jadi Sumber Ekonomi, Pengelolaan Capai 77 Persen
“Saya pastikan Trans Banyumas tidak akan berhenti. Memikirkan pelayanan masyarakat harus terus berjalan. Tidak usah khawatir dan tidak usah dipolemikkan,” kata Sadewo.
Menurut Sadewo, Trans Banyumas pada awalnya merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan melalui skema BTS. Dalam skema tersebut, pemerintah memberikan dukungan biaya layanan sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi umum dengan tarif yang relatif terjangkau.
Namun, setelah layanan tersebut berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat Banyumas, Pemkab Banyumas kini menyiapkan skema pembiayaan baru agar operasional Trans Banyumas tetap berjalan.
Pemkab Siapkan Anggaran Alternatif
Sadewo mengatakan Pemkab Banyumas sebelumnya masih berharap memperoleh pencairan subsidi dari Kementerian Perhubungan.
Nilai subsidi yang diharapkan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar. Namun, hingga kini anggaran tersebut belum terealisasi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyiapkan alternatif pembiayaan agar layanan Trans Banyumas tidak terganggu.
“Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama TAPD dan DPRD. Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut,” ujarnya.
Sadewo menekankan pembahasan mengenai sumber pembiayaan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Banyumas.
Menurutnya, persoalan anggaran harus dicarikan solusi tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum.
Bus Bukan Aset Pemkab Banyumas
Dalam penjelasannya, Sadewo juga menerangkan bahwa armada Trans Banyumas bukan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Bus-bus tersebut dimiliki oleh operator swasta yang menjalankan layanan transportasi berdasarkan kerja sama dengan pemerintah.
Sementara itu, pemerintah membayarkan biaya layanan kepada operator berdasarkan jarak tempuh melalui skema BTS.
Skema tersebut memungkinkan tarif yang dibayarkan masyarakat tetap terjangkau meskipun biaya operasional transportasi cukup besar.
Baca juga: Presiden Prabowo Komitmen Lakukan Percepatan Penanganan Sampah Secara Nasional
Dengan kondisi tersebut, keberlanjutan Trans Banyumas membutuhkan skema pembiayaan yang tepat agar layanan kepada masyarakat tetap dapat dipertahankan.
Sadewo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap masa depan layanan Trans Banyumas.
Ia menegaskan Pemkab Banyumas akan mencari solusi pembiayaan bersama DPRD dan TAPD sehingga operasional transportasi umum tersebut dapat terus berjalan.
Bagi pemerintah daerah, keberlanjutan Trans Banyumas bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga bagian dari pelayanan publik yang telah dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, meskipun dukungan anggaran pusat melalui skema BTS tidak lagi tersedia, Pemkab Banyumas memastikan layanan Trans Banyumas tetap menjadi prioritas (*)
Editor : Redaksi