Catatan Redaksi - Persoalan desil kesejahteraan di Surabaya tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan administratif.
Ketika warga yang notabenenya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya tiba-tiba masuk kategori lebih sejahtera, yang dipertaruhkan bukan cuma angka. Namun hak perlindungan sosial mereka.
Baca juga: PKL Embong Blimbing Temui Fraksi PDIP Surabaya, Berharap Tetap Bisa Berjualan
Problemnya terletak pada cara data membaca kenyataan. Indikator seperti penggunaan PDAM atau kemampuan membeli air galon tidak serta-merta menunjukkan sebuah keluarga telah keluar dari kemiskinan.
Data harusnya mampu membaca kondisi riil, bukan memaksakan realitas warga mengikuti angka.
Perbedaan antara hampir 900 ribu warga yang masuk desil 1-5 dengan data kemiskinan dan pramiskin lokal yang berada di kisaran 250 ribu jiwa juga pantas dipertanyakan.
Sebab selisih sebesar itu tidak cukup diselesaikan dengan memangkas bantuan.
Baca juga: PCNU Surabaya Jadikan Hari Santri 2026 Momentum Aktualisasi Resolusi Jihad
Jika data keliru, warga miskinlah yang pertama kali menanggung akibatnya.
Pemkot Surabaya harus berani menggunakan data desil sebagai salah satu rujukan, bukan satu-satunya kebenaran.
Pun data pusat perlu diuji dengan data lokal dan verifikasi lapangan.
Baca juga: Wong Cilik Jangan Mengais Rezeki di Kota Pahlawan
Kapasitas fiskal daerah juga harus digunakan untuk memastikan warga rentan yang tidak terakomodasi kebijakan pusat tetap terlindungi, sepanjang sesuai aturan.
Sebab data dibikin untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak, bukan malah dijadikan alasan untuk mencabut hak warga miskin.
Selain itu pemkot juga jangan membiarkan kesalahan membaca angka membuat warga miskin kehilangan perlindungan.
Editor : Redaksi