Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Ada yang ganjil dan condong berbahaya dalam lanskap ekonomi kita hari ini. Jika Anda berjalan-jalan ke pinggiran kota atau kawasan penyangga metropolitan, Anda akan disuguhi pemandangan iklan properti mewah yang harganya membumbung langit.
Tanah yang dahulunya adalah ruang hidup produktif atau resapan air, kini disulap menjadi gated community eksklusif dengan narasi gaya hidup yang direkayasa sedemikian rupa. Harga per meter perseginya dinaikkan secara eksponensial—bukan karena nilai utilitas atau produktivitas wilayahnya meningkat, melainkan karena intervensi psikologis dan manuver spekulatif para pengembang.
Ini adalah bentuk telanjang dari valuation bubble. Kita sedang menyaksikan proses pemisahan (decoupling) yang makin tajam antara harga aset dengan nilai ekonomis riil (real values). Tanah dan properti tidak lagi dipandang sebagai sumber daya terbatas yang harus melayani fungsi sosial dan produksi, melainkan sekadar komoditas spekulatif untuk menguras likuiditas.
Tragisnya, distorsi ini tidak hanya terjadi di atas hamparan tanah, tetapi juga menjalar hingga ke atas layar-layar monitor perbankan dan bursa saham kita.
Ketika perekonomian riil di tingkat bawah terseok-seok, ketika intervensi pemerintah terhadap UMKM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan tak lebih dari sekadar rutinitas formalitas seremonial tanpa realitas dampak, dan ketika hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) hanya berputar di lingkaran elit dengan praktik under-pricing yang merugikan daerah—sebagian orang sibuk merayakan angka-angka semu di pasar modal.
Namun, sebagaimana hukum fisika gelembung: sedalam apa pun rekayasa dilakukan, ia pasti akan pecah ketika berbenturan dengan kenyataan.
Sinyal peringatan keras itu akhirnya datang juga. Langkah lembaga pemeringkat global seperti MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang membongkar atau merombak bobot saham-saham tertentu di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga memicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), adalah tamparan keras bagi regulator.
Baca juga: Soal Dugaan Anggota DPRD Surabaya Punya Saham di RHU, Fathoni: Enggak Ada Fungsi Pengawasan Objektif
Kejadian ini membuka tabir transparan mengenai kualitas bursa saham kita yang selama ini disinyalir rentan terhadap praktik dark economy, transaksi semu, hingga rekayasa volume oleh segelintir market maker atau bandar.
Selama bertahun-tahun, bursa saham dan instrumen keuangan derivatif digambarkan sebagai simbol kemajuan ekonomi modern. Namun ketika bobot dan kriteria kualitas global diterapkan, terlihat betapa ringkihnya fondasi tersebut.
Saham-saham berkapitalisasi raksasa yang harga dan pergerakannya tampak "ajaib" di dalam negeri, mendadak tak berkutik saat disorot oleh kacamata metodologi internasional. Transaksi portofolio yang seharusnya menjadi sarana penyaluran modal ke sektor produktif, dalam praktiknya kerap berubah fungsi menjadi arena permainan ketangkasan yang terisolasi dari nasib pabrik, petani, dan UMKM di lapangan.
Rangkaian fenomena ini menyalurkan satu benang merah yang sama: kita sedang mengidap ketergantungan akut pada ekonomi ilusi.
Baca juga: Dianggap Melecehkan, Mahfudz: Salam Ke Pak Walikota Tarik Semua Saham dari PT SIER
Di sektor riil, kita membiarkan spekulasi tanah mematikan keterjangkauan hunian dan menyerap modal produktif. Di sektor komoditas, kita membiarkan hasil bumi dikuasai konsorsium elitis tanpa keterkaitan (multiplier effect) ke ekonomi rakyat. Dan di pasar keuangan, kita sibuk menata etalase bursa agar tampak bersolek, meski dalamnya penuh dengan rekayasa transaksi yang rawan ambruk dalam hitungan detik.
Satir Penutup:
Pada akhirnya, kita patut memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada para arsitek dark economy dan spekulan negeri ini. Mereka telah berhasil menciptakan sebuah mahakarya alokasi sumber daya yang sangat mengagumkan: tanah rakyat disulap menjadi gelembung properti tak terbeli, komoditas alam disulap menjadi angka pengerukan elit, dan pasar modal disulap menjadi arena kasino megah.
Pertanyaannya sederhana: ketika gelembung di bursa saham runtuh dan spekulasi properti akhirnya membentur tembok daya beli rakyat yang tergerus, apakah para pengambil kebijakan akan terus menyajikan laporan pertumbuhan ekonomi yang molek sambil menghidangkan nasi goreng formalitas di seminar pemberdayaan UMKM? Sungguh sebuah pertunjukan sulap ekonomi kelas dunia—di mana rakyat kecil selalu sukses menjadi penonton yang membayar tiket paling mahal untuk kehampaan yang sama. (*)
Editor : Redaksi