Oleh Deki Umamun Rais
Peneliti Sygma Research and Consulting, Pendamping Desa di Kabupaten Malang
Baca juga: RM Margono Djojohadikusumo dan Batas Tanggung Jawab Individu Dalam Pusaran PRRI Permesta
Purwokerto, Banyumas, JatimUPdate.id - Di bawah bayang-bayang Gunung Slamet yang menjulang, Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah kini tidak hanya dikenal lewat udara sejuk pegunungan atau dialek khas "Bahasane Dhewek" (Ngapak).
Daerah dengan pusat administrasi di Purwokerto ini telah bertransformasi menjadi salah satu kiblat percontohan nasional dalam efisiensi birokrasi, resolusi krisis lingkungan, hingga napak tilas sejarah kedaulatan ekonomi Indonesia.
Perpaduan antara tata kelola modern yang progresif dan warisan nilai historis menjadikan wilayah di barat daya Jawa Tengah ini destinasi rujukan studi banding bagi kementerian, pemerintah daerah lain, korporasi publik, hingga akademisi.
Keberhasilan Kabupaten Banyumas hari ini berakar dari sebuah krisis besar. Pada 2018, penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) utama sempat memicu darurat sampah di penjuru wilayah.
Alih-alih terpuruk, momentum tersebut justru memicu perombakan sistematis dalam manajemen limbah padat perkotaan.
Pemerintah daerah bersama warga menerapkan integrasi teknologi pengolahan berbasis komunitas dari hulu ke hilir. Pola pemilahan dari rumah tangga disinergikan dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis refuse-derived fuel (RDF) dan budidaya maggot.
Langkah ini berhasil mengkonversi beban ekologis menjadi sumber ekonomi baru dan bahan baku daur ulang.
Model sirkular ini menarik perhatian entitas luar daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Jakarta Propertindo (Jakpro), untuk mengadopsi skema serupa.
Di sektor administrasi pemerintahan, Banyumas mencatatkan kinerja stabil dengan raihan predikat "A" dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Capaian ini mencerminkan sinkronisasi perencanaan anggaran daerah dari level teratas hingga unit pelaksana teknis terkecil.
Modernisasi pelayanan publik diwujudkan melalui pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP), salah satu pelopor di Indonesia yang mengintegrasikan ratusan izin dan dokumen administratif dalam satu atap.
Transformasi digital turut diperluas melalui inovasi e-government, antara lain:
• SiDesa. Platform transparansi dan tata kelola administrasi tingkat desa.
• Gratis Kabeh. Sistem administrasi kependudukan daring yang memangkas perantara birokrasi sekaligus meniadakan celah pungutan liar.
• BIG Award & Krenova. Ajang kompetisi internal tahunan untuk menjamin setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara konsisten melahirkan inovasi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Napak Tilas RM Margono: Fondasi Ekonomi Kerakyatan
Daya tarik Banyumas tidak terlepas dari rekam jejak historisnya sebagai tempat kelahiran tokoh-tokoh penting bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas (RM) Margono Djojohadikoesoemo, tokoh pelopor gerakan koperasi nasional, perumus awal ekonomi berazas kekeluargaan, serta pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).
Lahir di Karang Bodas, Purbalingga pada 16 Mei 1894 dan wafat di Jakarta pada 25 Juli 1978, RM Margono dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas.
Baca juga: Zero Toleransi Premanisme: Bupati Banyumas Tertibkan Jukir Liar hingga Makelar Perizinan
Tokoh ini merupakan ayah dari ekonom begawan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikoesoemo dan kakek dari Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sejak dekade 1930-an, RM Margono memperjuangkan pelembagaan koperasi sebagai pilar ketahanan ekonomi pedesaan guna melindungi rakyat dari sistem rente. Hal ini bisa dibaca dari literasi lama, hasil dari catatan harian atau buku kerja laporan RM Margono Djojohadikusumo selaku Inspektur Koperasi. Buku yang diterbitkan 1941 oleh Balai Pustaka, hasil penyalinan oleh HB Yasin itu berjudul 10 Tahun Penerangan Koperasi 1930-1940.
Dalam buku itu secara detail bagaimana RM Margono bersama para seniornya seperti dr Soetomo dan para koleganya di Boedi Utoemoe bergerak dalam ekonomi kerakyatan khususnya upaya mendirikan koperasi di pelosok desa. Tercatat hingga Desember 1940 telah berdiri 391 koperasi primer di bumi nusantara.
Dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan, saat Agresi Militer Belanda II meletus pada 1948, ia memimpin operasi penyelamatan aset negara berupa cadangan emas BNI seberat sekitar tujuh ton. Emas tersebut dialihkan secara klandestin ke Makau untuk kemudian dicairkan guna mendanai kebutuhan logistik rakyat, persenjataan, serta operasional misi diplomasi kedaulatan Indonesia di panggung internasional.
Perpaduan Alam, Budaya, dan Edukasi Kebijakan
Di luar diskursus tata kelola dan sejarah, Banyumas memiliki daya dukung lanskap alami yang kuat.
Terletak sekitar 15 kilometer di utara Purwokerto pada lereng Gunung Slamet, kawasan wisata dataran tinggi menyajikan air terjun alami, sumber mata air panas belerang, serta lanskap hutan pegunungan yang asri.
Karakter masyarakat Banyumas yang egaliter dan terbuka, tercermin dari budaya bahasa Ngapak menjadi fondasi kultural bagi keberhasilan program-program partisipatif, mulai dari pemilahan sampah hingga keterbukaan layanan digital.
Bagi praktisi media, aparatur sipil negara, dan pegiat sosial, Banyumas menyediakan studi kasus nyata, bagaimana kepemimpinan berbasis data, partisipasi publik, dan penghormatan atas sejarah lokal dapat berpadu menciptakan ekosistem daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
Melakukan studi banding ke Kabupaten Banyumas bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan sebuah investasi strategis bagi insan pers (media), pemerintah daerah, komunitas lingkungan, maupun pelaku industri.
Banyumas telah membuktikan bahwa krisis sampah yang dialami hampir seluruh kota di Indonesia pada 2017 lalu bisa diselesaikan dari hulu ke hilir tanpa menyisakan beban bagi lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto pada kunjungannya ke Banyumas April 2026 lalu telah secara khusus melihat langsung sistem pengolahan sampah sirkuler terpadu yang oleh Gubernur Jawa Tengah diharapkan bisa menjadi Best practise dan direplikasi secara baik disejumlah daerah di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Bupati Banyumas Sadewo Tri L juga berharap proyek PSEL (Pengolahan Sampah Energi Listrik) yang Tengah dikembangkan pemerintah pusat di beberapa lokasi di Tanah Air bisa memasukkan Banyumas sebagai tempat proyek tersebut untuk pilot project-nya.
Butuh Publikasi Media Yang Masif
Rekam jejak keberhasilan atau best practise Kabupaten Banyumas dalam mengolah sampah dan keberhasilan lainnya tersebut butuh publikasi dari media serta masyarakat. Karena Media memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi khususnya sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat.
Dengan melihat langsung tata kelola di Banyumas, diharapkan wartawan dapat menyusun liputan mendalam (investigative/feature journalism) yang edukatif tentang bagaimana memilah sampah dari rumah.
Pers dapat menjadi jembatan informasi untuk menyebarkan optimisme bahwa Indonesia mampu bebas sampah. Narasi positif dari Banyumas bisa memicu tekanan publik yang sehat (peer pressure) bagi pemda lain untuk segera berbenah.
Kabupaten Banyumas membuktikan bahwa keberhasilan daerah tidak dibangun secara instan, melainkan lewat keberanian merespons krisis, modernisasi birokrasi, serta kesinambungan nilai-nilai ekonomi kerakyatan warisan para pendahulu.
Dari lereng Gunung Slamet hingga ruang-ruang kendali digital, Banyumas menunjukkan arah pembangunan daerah di era modern.
Editor : Redaksi