Jakarta, JatimUPdate.id - Pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap, S.H., meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Empat Parpol di Sidoarjo Konsolidasi, Banjir hingga Sampah Jadi Sorotan
Dia mendorong penyidik menelusuri seluruh informasi dan petunjuk yang relevan, termasuk meminta keterangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya apabila ditemukan dasar yang kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dia merespons munculnya desas-desus di media sosial yang mengaitkan nama Teddy dengan perkara dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Rahmat, penyidik tidak boleh mengabaikan informasi yang berpotensi membantu mengungkap perkara. Namun, setiap dugaan harus diuji berdasarkan bukti, bukan sekadar spekulasi.
"Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan. Prinsipnya berlaku untuk siapa saja. Setiap informasi yang relevan perlu diuji, baik mengenai dugaan peran langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati,” kata Rahmat.
Dia juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aliran atau distribusi hasil penyadapan kepada pihak lain. Jika hasil penyadapan tersebut diteruskan, menurutnya, aparat perlu mengungkap siapa penerimanya dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan.
Rahmat menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menentukan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan, termasuk kapasitas masing-masing dalam perkara tersebut. Penentuan itu harus didasarkan pada bukti dan petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menilai kejelasan mengenai peran setiap pihak penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan kepresidenan.
"Publik berhak mendapat kejelasan sejauh bisa disampaikan tanpa mengganggu penyidikan. Kalau ada petunjuk, dalami. Kalau setelah diuji sebuah dugaan tidak didukung bukti, hasilnya juga perlu dijelaskan pada waktunya. Itu penting agar orang-orang yang mendampingi Presiden tidak terus dibayangi desas-desus,” ujarnya.
Nama Teddy Indra Wijaya menjadi perbincangan setelah sejumlah pemberitaan mengenai agenda Presiden pada 3–4 November 2026 menyoroti spekulasi di media sosial.
Perhatian publik muncul setelah Teddy tidak terlihat dalam beberapa foto kegiatan Presiden yang dipublikasikan, termasuk dokumentasi rapat terbatas pada 3 November.
Meski demikian, Rahmat menekankan bahwa kemunculan spekulasi di ruang publik tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang.
Karena itu, proses hukum harus berjalan secara objektif dan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan keterangan sesuai prosedur.
Baca juga: Rp96,78 Miliar Disiapkan, 12 Desa di Gresik Utara Masih Menanti Air Bersih
Dia berharap Bareskrim Polri menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih agar duduk persoalan menjadi terang.
Menurut Rahmat, penyidikan setidaknya harus mampu mengungkap siapa pihak yang melakukan penyadapan, siapa yang merancang atau memberikan perintah, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
Dia juga meyakini perkara tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh karena kemungkinan melibatkan lebih dari satu atau dua orang.
"Setiap kemungkinan perlu diuji berdasarkan bukti. Jangan sampai ada petunjuk yang terlewat, tetapi jangan pula ada pihak yang dinyatakan terlibat tanpa dasar hukum yang jelas," tegasnya.
Rahmat berharap hasil penyidikan nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.(ih/yh)
Editor : Miftahul Rachman