Quo Vadis Keputusan Pemkab Sumenep Dukung Pemodal

Oleh: Moh. Ahsin Nawail

(Ketum Imaka Malang)

Sumenep, JatimUPdate.id : Kabupaten sumenep adalah salah satu kabupaten di madura yang memiliki wilayah kepulauan, baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni.

Pulau yang menjadi bibir-bibir keindahan kabupaten sumenep bahkan menjadi kabupaten yang memiliki pulau (Gili Iyang) dengan oksigen terbaik kedua di dunia, setelah laut mati jordania.

Tidak hanya itu, kepulauan kangean yang juga wilayah sumenep memiliki potensi parawisata pantai yang sangat indah, artinya tidak heran jika kepulauan kangean menjadi salah satu tempat yang lazim disinggahi para wisatawan lokal bahkan mancanegara.

Bibir bantai yang bersih, air yang bening dan ekosistem laut yang baik membuat kepulauan kengean menjadi salah satu pulau yang menyimpan banyak harapan.

Kepulauan kangean yang notebene memilki daratan yang dikelilingi oleh bibir-bibir pantai dan laut, tak jarang masyarakat menjadikan laut sebagai sumber pencaharian dan kesejahteraan keluarganya.

Warga kepulauan tidak memiliki jarak yang sangat jauh dari pekerjaan laut atau dalam perekonomian disebut pelaku usaha maritim yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan dengan sekala kecil.

Artinya masyarakat melihat kekayaan alam laut sebagai matarantai penyambung hidup dan penopang kesejahteraan masyarakat kepulauan, sehingga menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menjaga ekosistem laut, sumber daya laut dari pemodal yang merengsek masuk untuk mengeksploitasi sumber daya laut demi kepentingannya.

Hal yang metakutkan bagi masyarakat kepulauan perlahan mendekat dengan hadir nya Founder & CEO at Stemcell United Limited Seaweed Island Singapore yang disambut baik oleh bupati sumenep, Ahmad Fauzi Wongsujudo, rabut (20/1/2025).

Kehadiran investor tersebut bermaksud untuk melakukan investasi di sektor (perikanan) laut kepulauan kabupaten sumenep berupa lobster, teripang, kerapu, dan rumput laut.

Investor tersebut menilai bahwa sumenep memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), sehingga membuat dirinya tertarik berinvestasi di sumenep. Bupati sumenep Ahmad Fauzi menyebut bahwa garapan ini nantinya akan menyasar ke daratan dan kepulauan, dia berharap ekonomi masyarakat akan tersentuh secara menyeluruh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kedepan.

Pemkab sumenep mendukung investasi di sektor perikanan tersebut, pemkab menyatakan bahwa perusahaan itu nantinya membutuhkan banyak tenaga kerja yang melibatkan masyarakat lokal untuk keberlangsungan budidaya perikanan tersebut, bahkan disebut-sebut membutuhkan 30.000 orang tenaga kerja dan nilai investasi usaha perikanan itu sebesar $1 miliar atau setara dengan Rp16.358.580.100.000.00 dengan konsep ekonomi biru (blue economy) yang ramah lingkungan.
Masyarakat dihebohkan dengan hadirnya berita tersebut, bahkan sekarang menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, aktivis, dan akademisi baik secara sosial dan melalui media sosial.

Perbincangan tersebut tak luput dari pertimbangan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap kekayaan laut dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem laut, masyarakat harus tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian habitat dan populasi ikan dengan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Akan menjadi persoalan baru bagi kepulauan kangean jika yang ditakutkan tersebut benar-benar terjadi, sebab masih banyak persoalan di kepulauan kangean yang tak kunjung mendapatkan solusi yakni, masalah sampah, jalan rusak, pencabupatan pohon pule, tammbang pasir ilegal, dan pabrik aspal yang masih menuai kontroversi.

Seharusnya pemerintah hadir untuk itu memberikan solusi atau jalan keluar, misalnya pengadaan TPST, TPS, dan TPA atau bahkan damkar yang sangat dibutuhkan ketika emergency.

Relasi pemerintah dengan masyarakat kepulauan semakin mendekati dengan apa yang disampaikan oleh Prof Ahmad Erani Yustika, yakni bahwa relasi hubungan kota dan desa adalah relasi predatorik.

Secara Ekonomi, relasi transaksi menikam desa lewat jalur eksploitasi sumbernya daya ekonomi (alam) dan perdagangan.

Secara Sosial, kota menghajar desa dengan penetrasi karakter individualistik dalam hubungan bermasyarakat sehingga modal sosial mengalami delusi sistemik.

Secara Politik, warga desa tak pernah menjadi alat tukar pengaruh kebijakan, tetapi sekedar dikonversi menjadi lumbung suara dalam festival demokrasi lima tahunan.

Artinya kemuliaan hidup diraup oleh warga kota dan nestapa dalam ragam kekalahan diterima sebagai takdir oleh (komunitas) desa.

Seharusnya pemerintah hadir memberikan pemberdayaan masyarakat mengutamakan penguatan kapabilitas manusia, sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Sikap pemkab sumenep tidak solutif jika masyarakat hanya dijadikan buruh perusahaan, bagaimana nasib kedepan jika masyarakat hanya menjadi buruh perusahaan tersebut bahkan akan menjadi lebih sulit untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat.

Sumber daya ekonomi (alam) harus dikuasai oleh rakyat, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat harus tahu bahwa urusan pembangunan bukan hanya bikin jalan, jembatan, irigasi, tetapi juga perkara terkait dengan mengenyam mutu warga (pemberdayaan).

Out put-nya adalah masyarakat yang memiliki kapabilitas mampu menginisiasi dan menjadi partisipan gerakan, mulai dari perumusan masalah, desain, implimentasi, hingga monitoring program dan mampu menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.

Perbaikan kualitas manusia merupakan misi yang yang harus dimenangkan, karena hakikat pembangunan tak lain adalah ekspansi kapabilitas manusia. (feb/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat