Pemkab Blitar Optimalkan DBHCHT Rp36,2 Miliar, Kesehatan Jadi Prioritas Utama
Blitar, JatimUpdate.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar akan mengoptimalkan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp36,28 miliar, dengan menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemkab Blitar, Mohammad Badrodin, menjelaskan bahwa alokasi penggunaan DBHCHT 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 yang menggantikan PMK 215/2021. Sesuai ketentuan, alokasi dana dibagi untuk kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, penegakan hukum 10 persen, dan kesehatan 40 persen.
Baca Juga: Pemkab Blitar Perkuat Sarana Pertanian untuk Tingkatkan Kualitas Tembakau Lokal
“Dari total anggaran Rp36,28 miliar, bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp15,55 miliar, menjadi porsi terbesar dibandingkan bidang lain,” ungkap Badrodin, Selasa (6/5).
Baca Juga: Tahap Penyaluran BLT DBHCHT Berlanjut, Dinsos Kabupaten Blitar Jamin Ketepatan Sasaran
Rincian alokasi lainnya mencakup kesejahteraan masyarakat non-BLT sebesar Rp7,94 miliar, kesejahteraan masyarakat BLT Rp9,8 miliar, penegakan hukum Rp2,69 miliar, serta pendukung pengelolaan DBHCHT sebesar Rp300 juta.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan program ini meliputi DKPP, Disperindag, Bagian Perekonomian, Diskominfotiksan, Satpol PP, Disnaker, Dinkes, dan Dinsos. Dinas Kesehatan (Dinkes) menjadi OPD dengan anggaran terbesar untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: DBHCHT Perkuat Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Blitar
Badrodin menegaskan, Pemkab Blitar berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami pastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga,” imbuhnya. (*/adv/dbhcht)
Editor : Redaksi
