GREAT Institute Serukan Prabowonomics Hadapi Era Perang Global
Jakarta, JatimUPdate.id - Dalam suasana dunia yang kian tidak bersahabat dan mendekati pola konflik global, GREAT Institute kembali menyelenggarakan GREAT Lecture dengan tajuk “Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global”, Jumat (20/6). Diskusi ini menghadirkan Dr. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan sekaligus Komisaris Utama MIND.ID, sebagai narasumber utama.
Diskusi yang digelar di kantor GREAT Institute, Jakarta Selatan, dihadiri lintas tokoh dan generasi, antara lain Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat, Ketua APKASI Bursah Zarnubi, anggota DPR RI Musa Rajekshah, serta peneliti muda Adhamaski Pangeran. Tokoh nasional lain seperti Rauf Purnama, Helmy Fauzi, Hatta Taliwang, dan Adhie Massardi turut memberi kontribusi pemikiran, disambut antusias oleh para mahasiswa dari berbagai universitas.
Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, membuka diskusi dengan menyebut bahwa Presiden Prabowo menerima amanah di tengah masa paling genting dalam sejarah modern. Menurutnya, “Dunia sedang memasuki era perang global, dari Gaza hingga Laut Cina Selatan. Multilateralisme runtuh, blok kekuasaan menguat kembali. Ketegasan Indonesia kini menjadi kebutuhan mutlak.”
Syahganda menilai keputusan Presiden Prabowo menghadiri undangan Presiden Vladimir Putin di SPIEF 2025 dan melewatkan forum G20 adalah simbol dari politik luar negeri yang lebih tegas, mandiri, dan berakar pada kepentingan nasional. Dalam konteks itu, Prabowonomics dinilai bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi strategi bertahan hidup bangsa Indonesia.
Dr. Fuad Bawazier dalam pemaparannya menekankan bahwa Prabowonomics sejatinya berakar kuat pada Pasal 33 UUD 1945. Ia mengkritik keras kerusakan sektor sumber daya alam pasca-reformasi dan menyatakan bahwa jika pasal tersebut tidak dijalankan serius, "lebih baik dihapus saja daripada terus menjadi bangsa hipokrit."
Fuad juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Ia mencontohkan Vale Indonesia sebagai model reklamasi dan penggunaan energi bersih yang patut ditiru dalam tata kelola pertambangan nasional.
Bursah Zarnubi menyebut Prabowonomics sebagai kelanjutan dari semangat Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dengan penekanan pada ekonomi komando yang pro-rakyat. Ia menyatakan sudah saatnya koperasi menggantikan dominasi PT, karena koperasi adalah milik bersama dan digerakkan bersama.
Musa Rajekshah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengeluarkan sembilan Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup fokus pada swasembada pangan dan energi, efisiensi birokrasi, serta penguatan penyuluh pertanian. Namun ia juga mengingatkan bahaya investasi asing di sektor pertambangan yang kerap tidak membangun, hanya mengeksploitasi.
Moh Jumhur Hidayat memberikan peringatan keras bahwa tanpa Prabowonomics, Indonesia justru akan mengalami bencana demografi, bukan bonus demografi. Ia menyerukan agar segera disusun UU Sistem Perekonomian Nasional yang secara tegas menempatkan koperasi, BUMN, dan swasta sebagai tiga pilar utama perekonomian nasional.
Dari kalangan intelektual muda, Adhamaski Pangeran menyoroti pentingnya menata ulang arsitektur birokrasi agar benar-benar efisien namun tetap berpihak pada rakyat. Adhie Massardi menyarankan alokasi wajib dana sebelum APBN untuk sektor prioritas: pertanian, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.
Diskusi ditutup dengan kutipan filsuf Nietzsche: “He who has a why to live can bear almost any how.” Jika bangsa ini tahu alasan ia hidup, maka sebesar apa pun tantangan bisa dihadapi.
GREAT Institute menegaskan bahwa Prabowonomics bukan sekadar formula ekonomi, melainkan strategi eksistensial untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat Indonesia di tengah dunia yang semakin keras dan penuh gejolak (*)
Editor : Redaksi
