Kabupaten Banyumas Hasilkan Cuan Dari Sampah, Targetkan 100 Persen Sampah Terkelola Segera 2029

 

Banyumas, JatimUPdate.id- Kabupaten Banyumas, pada tahun 2018 pernah mengalami krisis sampah. Setelah Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) ditutup.

Baca Juga: Krisis Sampah, Konsumen, dan Kebutuhan Pendekatan Terintegrasi

Sampah menumpuk, bau menyengat bertebaran, hingga memicu masyarakat melakukan aksi protes turun ke jalan.

Kini, Kabupaten Banyumas mengalami transformasi, cukup cepat, mampu mengelola sampah menjadi uang.

Sampah yang dulu jadi masalah, kini jadi solusi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tipsnya, melakukan upaya penyelesaian masalah bersama sama, mulai dari hilir hingga hulu. Menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.

Masyarakat memilah, komunitas mengolah, dan Pemerintah Daerah mendorong. Tiga pilar ini bekerja serempak. Semua dimulai dari rumah.

Seperti penuturan Ibu Ratih, Warga Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Sebagai ibu rumah tangga, Ibu Ratih membiasakan diri tidak menggunakan tas plastik, untuk tempat belanjaannya.

"Saya Alhamdulillah, kalau belanja saya mengurangi menggunakan tas plastik, kresek. Saya pakai tas yang bisa didaur ulang lagi," katanya.

Sebagai wujud kesadarannya, Ibu Ratih bersedia membayar Rp 30 ribu, untuk petugas kebersihan sampah.

"Sampah dirumah, sudah saya pilah pilah lagi. Sampah organik sisa makanan, saya pisah dengan sampah plastik," ujarnya.

"Sampah sampah yang telah dipilah, kata Ibu Ratih diambil petugas seminggu dua kali, setiap hari Rabu dan Sabtu. Ya sama KSM," Imbuhnya.

Sampah rumah tangga itu, dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, menjadi magot, paving hingga RDF (Refuse Derived Fuel).

Sistem ini menyerap ribuan tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Kini, Kabupaten Banyumas telah menggerakkan 38 TPS 3R dan PDU, serta 11 TPST. Semuanya dikelola oleh KSM dan Komunitas lokal.

Unit unit kerja itu, membentuk sistem yang terintegrasi, menyebar di seluruh Kabupaten Banyumas.

Ketua KSM Brayan, Kelurahan Tanjung, Zainul Miftah, warga Purwokerto Selatan Banyumas, menuturkan aktivitasnya mengelola sampah.

"Semua sampah yang berasal dari masyarakat semua tercampur, kita pilah disini, dan kita olah sesuai dengan SOP yang ditentukan Pemkab Banyumas," ujarnya.

Tetapi, disisi lain KSM juga mendorong masyarakat untuk ikut serta memilah sampah dari sumber asalnya.

"Hasilnya ada produk sisa makanan jadi magot, dan kasgot," katanya.

Kasgot itu sisa makanan magot yang diolah jadi kompos.

Baca Juga: Bertransformasi Lewat TPS 3R, Desa Kilensari Targetkan Naik Kelas Jadi Desa Peduli Lingkungan

"Sedangkan magotnya kita manfaatkan untuk makanan ternak," katanya.

Kapala DLH Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri ST, menjelaskan, keberadaan KSM cukup membantu dalam menciptakan tata kelola sampah.

"KSM ini harus mampu membiayai aktivitasnya sendiri. KSM diberikan kewenangan untuk menarik biaya dari masyarakat," jelasnya.

Sedangkan besaran biayanya ditentukan oleh KSM dan pelanggan itu sendiri. Biasanya, sebesar Rp 500 per kg, atau berdasarkan besaran sampah yang dihasilkan.

"KSM tidak hanya melayani masyarakat saja, tetapi juga pasar, atau pertokoan, yang menghasilan sampah sejenis rumah tangga," ujarnya.

"Biayanya Rp 120 ribu per kubik, apakah sampah dari mall, sampah dari pasar atau sampah dari horeka," ujarnya.

Sampah yang telah terurai, dengan memanfaatkan teknologi, dikelola menjadi barang yang punya nilai ekonomi tinggi.

"Outputnya, menjadi bubur sampah organik dan residu diangkut secara gratis," kata Widodo.

Kapasitas mesin pencacah RDF, bisa mencapai minimal 30 ton, dalam satu hari bisa menghasilan minimal 50 ton ayakan bubur sampah organik.

Kini, Kabupaten Banyumas sudah berhasil mengelola sampah dari 751.880 ton per hari, 70 persen diantaranya sudah berhasil dikelola.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, dengan sistem yang terintegrasi itu, maka Kabupaten Banyumas berhasil melakukan efisiensi anggaran pengelolaan sampah.

Baca Juga: DLH Surabaya Tahun Ini Operasikan Mesin Pirolisis Pengolah Sampah

"Kalau semula dianggarkan sebesar 30 miliar, kini tinggal 5 miliar saja," ujarnya.

Pengelolaan sampah, kata Sadewo telah dimasukkan ke RPJMD, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya yakin di Banyumas, pada tahun 2029 sudah bisa Zero sampah," ujarnya.

Keyakinan itu bukan tanpa dasar, sejak tahun 2018 telah dilakukan pengelolaan sampah hingga mencapai 70 persen.

"Sisa 30 persen, akan tercapai pada 4 tahun mendatang," tegasnya.

Tahapan itu dilakukan melalui proses panjang, yang membutuhkan kepala daerah.

"Jadi alasan tidak punya uang, kita bisa bertahap melakukannya," ujarnya.

Kemudian, edukasi kepada masyarakat, sehingga yang awalnya keberadaan TPST, yang dikelola KSM didemo masyarakat, sekarang berebut menjadi pengelola KSM.

"Ini karena masyarakat sudah mengerti bahwa KSM menghasilkan uang," jelasnya.

Bagi daerah yang ingin meniru keberhasilan Kabupaten Banyumas mengelola sampah, kata Sadewo dibutuhkan keberanian mengeksekusi. (*)

Editor : Yuris. T. Hidayat