Mayoritas Fraksi DPRD Sidoarjo Tolak LPJ APBD 2024, Hanya PKB dan PDIP yang Terima
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (16/7/2025).
Baca Juga: SMA Al Muslim Dorong Kesadaran Lingkungan Lewat Brand Audit Sampah Plastik
Dari tujuh fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, lima menyatakan menolak. Hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan menerima, dengan PDIP tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis atas kinerja pemerintah daerah.
"PKB sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Sidoarjo Mas (Ahmad Muhdor-Subandi), sudah seyogyanya menerima LPJ APBD 2024 ini," ujar juru bicara Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori dalam pernyataan sikapnya.
Sementara itu, Fraksi PDIP yang turut menerima memberikan sorotan serius terhadap ketidaksesuaian data antara LKPJ dan laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDIP, Tarkit Erdianto.
Penolakan datang dari Fraksi Gerindra dan Golkar. Meski kedua partai tersebut sebagai pengusung bupati Subandi-Mimik tetap menilai pengelolaan pajak daerah masih lemah dan menyoroti buruknya infrastruktur, terutama persoalan banjir akibat sistem drainase yang dinilai tidak memadai.
"Ada indikasi permainan dalam penetapan target pajak, dan kurangnya keseriusan dalam optimalisasi capaian," kata Anang Siswandoko dari Fraksi Gerindra.
Adiel Muhammad Kanantha dari Fraksi Golkar menambahkan bahwa banyak wilayah di Sidoarjo yang masih terdampak banjir akibat buruknya tata kelola drainase.
Baca Juga: Sidak RTLH di Sedati, Bupati Sidoarjo Pastikan Rumah Warga Segera Diperbaiki
Fraksi PAN-PPP, PKS, serta fraksi gabungan NasDem-Demokrat juga menyatakan sikap menolak.
Sorotan tajam datang dari Fraksi NasDem yang mempermasalahkan tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 642,78 miliar. Angka ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran.
"Tingginya SiLPA menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program," ujar Aditya dari Fraksi NasDem.
Menanggapi dinamika ini, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyatakan bahwa keputusan menolak LPJ merupakan bentuk pengawasan dewan untuk memperkuat akuntabilitas dan arah pembangunan daerah.
Baca Juga: Aksi Balap Liar Diamankan di Arteri Porong Sidoarjo, Polisi Panggil Orang Tua Pelaku
"Penolakan ini bukan semata bentuk oposisi, tapi bentuk koreksi demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi yang hadir dalam rapat enggan banyak berkomentar.
Ia hanya menyebut bahwa hasil ini akan dijadikan bahan evaluasi dan akan segera dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Seperti kita dengar bersama bahwa LPJ 2024 ditolak. Nanti kita akan konsultasi ke Gubernur Jatim terkait langkah lanjutan atas kondisi ini," ujar Subandi singkat.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
