Meneguhkan Kembali Doktrin Karya Kekaryaan

Oleh: Salihudin M. Awal

Kader Partai Golkar Sulawesi Tengah

Palu, JatimUPdate.id - Pada ulang tahun ke-61 Partai Golkar, kita kembali menatap partai ini bukan sekadar sebagai institusi politik tertua di Indonesia, tetapi juga sebagai penjaga ide besar tentang “karya kekaryaan.”

Doktrin ini, yang berakar dari pemikiran teknokratik era Orde Baru, menekankan bahwa politik bukan ajang retorika, tetapi wadah pengabdian melalui kerja nyata ( politics as achievement).

Di tengah dinamika sosial politik masa kini yang penuh dengan citra dan sensasi, revitalisasi doktrin ini menjadi panggilan penting bagi Golkar agar tetap relevan dan berakar pada nilai produktivitas dan kemanfaatan sosial.

****
Menurut Dr. Miriam Budiardjo (1991) dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, konsep karya kekaryaan Golkar merupakan perwujudan dari “politik pembangunan,” yaitu pendekatan politik yang menempatkan pembangunan ekonomi dan sosial sebagai pusat aktivitas politik.

Disisi lain, Herbert Feith (1962) dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menyebut model politik seperti ini sebagai “administrative politics,” di mana kompetensi dan efisiensi menjadi ukuran utama kepemimpinan.

Dalam konteks sejarahnya, Golkar memang lahir dari semangat menata ulang sistem politik pasca-1950-an yang penuh tarik-menarik ideologis. Maka, karya kekaryaan adalah sintesis antara profesionalisme dan nasionalisme, politik yang melayani, bukan mendikte rakyat.

Relevansi di Era Politik Mediatik

Kondisi politik Indonesia saat ini ditandai oleh personalisasi, polarisasi, dan mediatization, istilah yang digunakan oleh akademisi seperti Blumler dan Kavanagh (1999) untuk menggambarkan perubahan politik akibat dominasi media dan citra.

Di tengah situasi itu, doktrin karya kekaryaan menjadi jangkar moral dan konseptual agar politik tidak kehilangan makna produktifnya.

Golkar harus memposisikan diri sebagai problem solver party, partai yang menjawab kebutuhan masyarakat dengan solusi konkret, bukan sekadar janji elektoral. Di sinilah karya kekaryaan menemukan makna kontemporernya: bukan hanya kerja pembangunan fisik, tetapi juga kerja sosial, digital, dan ekologis yang berpihak pada masa depan bangsa.

Dalam istilah lain, Golkar perlu mempraktikkan adaptive pragmatism, ide yang dikembangkan oleh Prof. Donald Schön (1983) tentang organisasi yang terus belajar dari dinamika sosialnya.

Objektivitas dan Profesionalisme Politik

Objektivitas dalam doktrin kekaryaan berarti kemampuan memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan publik. Di tengah maraknya politik identitas dan transaksionalisme, sikap ini menjadi bentuk modern dari etika kekuasaan.

Akademisi politik, seperti Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), menegaskan bahwa stabilitas politik hanya dapat dicapai jika partai politik memiliki disiplin institusional dan etos profesional.

Golkar yg kini menapaki usia ke-61 harus menjadikan objektivitas sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan politik, baik dalam proses pencalonan legislatif maupun eksekutif.

Karya kekaryaan tanpa objektivitas hanya akan menjelma menjadi kerja yang kehilangan makna. Sebaliknya, objektivitas tanpa karya hanya menjadi wacana moral tanpa arah.

Tantangan Baru

Selain tantangan klasik berupa ketimpangan ekonomi, masyarakat kini menghadapi tantangan baru, ketimpangan digital, perubahan iklim, dan krisis lapangan kerja akibat disrupsi teknologi.

Karya kekaryaan di era baru ini harus mampu menjawab semua itu. Politik yang berpihak pada inovasi, kolaborasi lintas generasi, lintas keyakinan dan agama serta ekonomi hijau adalah bentuk baru dari semangat kekaryaan.

Golkar perlu meneguhkan dirinya sebagai rumah besar ide-ide pembangunan berkelanjutan, dengan mengadopsi model green economy dan social innovation.

Pendekatan ini sejalan dengan laporan UNDP (2023) yang menegaskan pentingnya keterlibatan partai politik dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk memperkuat legitimasi politik dan partisipasi publik.

Penutup

Di usia 61 tahun, Partai Golkar tidak sekadar merayakan kedewasaan politik, tetapi menegaskan eksistensinya sebagai partai karya dan karsa. Doktrin karya kekaryaan harus kembali menjadi napas politik Golkar : objektif, produktif, dan solutif.

Politik bukan lagi soal siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang paling nyata bekerja.

Sebagaimana pesan klasik yang pernah dikutip ayah Presiden Prabowo yakni Prof. Soemitro Djojohadikusumo, “politik tanpa karya adalah kebisingan, dan karya tanpa arah adalah kesia-siaan.”

Maka di usia 61 tahun, Golkar perlu memastikan bahwa setiap langkah politiknya adalah harmoni antara karya dan arah , antara pengabdian dan visi untuk Indonesia yang makin maju, adil, dan berkeadaban.

Selamat Ulang Tahun Partai Golkar ke 61. Amalkan Terus Doktrin Karya Kekaryaan. (sof/ya)

Editor : Yoyok Ajar