Surabaya Kekurangan 1.500 Guru, DPRD Minta Pusat Tak Perketat Regulasi

Reporter : Ibrahim - Senin, 17 Nov 2025 08:20 WIB

Surabaya, JatimUPdate.id - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati menuturkan, pihaknya menggelar rapat koordinasi bersama forum koordinasi profesi guru (PPG) prajabatan kota Surabaya untuk mencari solusi kekurangan guru SD hingga SMP.

"Komisi D tadi menerima audiensi dari forum PPG, dan kita bersama-sama ya sepakat kalau di Surabaya ini kurang guru. Baik di SD, SMP, negeri, bahkan guru pendamping khusus juga kurang." tutur Ajeng, kepada Jatimupdate, Rabu (12/11).

Ajeng menegaskan kekurangan guru tersebut sebenarnya bisa diatasi oleh Pemkot Surabaya.

Kendati begitu beber legislator Partai Gerindra, solusi itu tidak berguna karena terbentur aturan atau regulasi pusat.

"Tapi karena memang sistem dari pusat itu belum memperbolehkan padahal kita secara anggaran cukup, dan juga setiap tahun kita mengajukan untuk penambahan kuota pembunuhan guru tapi masih belum." jelas Ajeng.

Ajeng menyebut, selain kekurangan guru, Surabaya juga mengalami masalah lain di bidang pendidikan. Misalnya, banyak guru yang belum tuntas mengabdi dan ijazahnya pun tidak linear.

"Memang ini kan PPG ini forum untuk fresh graduate ya. Padahal di lingkungan SD dan SMP kan masih banyak guru-guru yang mungkin masih belum tuntas dalam pengabdiannya walaupun tidak linear." urai Ajeng.

Maka dari itu, Ajeng meminta agar dinas pendidikan Surabaya konsultasi kepemerintahan pusat mencarikan solusinya.

Pasalnya Ajeng meyakini Pemkot mampu membiayai untuk pemenuhan guru, karena APBD kota Surabaya tergolong besar.

"Kita akan terus meminta.dinas pendidikan untuk mengadakan konsultasi ke pihak kementerian pusat, bahwa kita mampu membiayai untuk pemenuhan guru, untuk kualitas pendidikan di kota Surabaya." jelas Ajeng.

Ajeng menjabarkan, berdasarkan data yang dikantonginya kekurangan guru di kota Pahlawan 1.500. Padahal terdapat 800 prajabatan guru siap untuk ditempatkan.

Ajeng berharap peraturan dari pemerintah pusat tidak memberatkan daerah karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

"Infonya dari SD, SMP kurang 1.500 guru. padahal pra jabatan ini ada 800 yang siap untuk ditempatkan. Tapi karena terkendala peraturan ini, harapannya bisa ada kemudahan peraturan, tidak terlalu kaku. Supaya memastikan tidak ada satu SD ataupun SMP yang kurang guru." demikian Ajeng Wira Wati. (RoY)

Editor : Miftahul Rachman