Gus An’im Dorong Penguatan Regulasi dan Kesejahteraan Guru Madrasah

Kediri, JatimUPdate.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, menekankan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) madrasah.

Hal itu disampaikan dalam diskusi Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) bertema “Mengukuhkan Komitmen Legislasi demi Penguatan Kompetensi dan Kesejahteraan GTK Madrasah” di sebuah rumah makan di Kelurahan Samampir, Kota Kediri, Jumat (12/12).

Dalam forum tersebut, Gus An’im menyoroti masih lebarnya kesenjangan kesejahteraan antara guru madrasah swasta dan guru sekolah umum maupun madrasah negeri.

Menurut dia, peran guru madrasah tidak kalah penting, namun belum diimbangi dengan dukungan pendanaan yang memadai.

“Guru madrasah swasta memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru di sekolah negeri maupun sekolah umum. Namun tingkat kesejahteraannya hingga kini belum mencukupi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa diskusi ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi yang akan diperjuangkan ke tingkat pusat, terutama kepada Kementerian Agama.

Gus An’im menjelaskan sejumlah regulasi yang tengah disiapkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola madrasah, termasuk UU Nomor 33 Tahun 2024, kebijakan tunjangan ASN, dan pedoman kehadiran guru. Kendati demikian, ia menilai implementasinya belum berjalan optimal, terutama terkait pendanaan.

Program BOS untuk pesantren, misalnya, disebut belum menjangkau seluruh lembaga.

Ia juga menyinggung minimnya kontribusi pemerintah daerah terhadap madrasah swasta. Menurut dia, banyak daerah masih menganggap madrasah sebagai tanggung jawab penuh Kementerian Agama sehingga enggan mengalokasikan anggaran.

“Dengan adanya UU Pesantren dan nantinya Perda sebagai payung hukum, pemerintah daerah dapat ikut berkontribusi langsung kepada guru-guru madrasah swasta,” ujarnya.

Gus An’im menambahkan, animo masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama terus meningkat. Menurutnya, kecenderungan itu memperlihatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan agama dan akhlak sejak dini.

Ia turut mengulas realisasi anggaran pendidikan nasional. Meski secara aturan 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan, menurut dia, sebagian dana tersebut juga dipakai untuk mendukung sekolah kedinasan di berbagai kementerian, mulai dari IPDN hingga akademi militer.

Hal itu menyebabkan alokasi bagi pendidikan dasar, menengah, dan madrasah belum sepenuhnya maksimal.

“Secara angka terlihat besar, tetapi pembagiannya sangat luas. Ini yang membuat banyak sektor, termasuk madrasah, masih kekurangan anggaran,” tuturnya.

Dalam diskusi tersebut, Gus An’im juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan, baik fisik maupun seksual.

Ia menegaskan pentingnya penerapan sanksi tegas terhadap pelaku untuk memberikan efek jera.

Diskusi Ngopi ini menjadi ruang dialog antara pemangku kepentingan pendidikan Islam, masyarakat, dan legislator guna memperkuat komitmen bersama mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan GTK madrasah. (mam/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat