Tinggal 35 Persen Makin Menurun

Oleh: Hadi Prasetyo

Surabaya, JatimUPdate.id - Di akhir 2025, bayang-bayang rezim Jokowi masih menyelimuti istana.

Presiden Prabowo Subianto, yang mengusung visi besar 'Indonesia Raya', terjebak dalam dilema: menjaga persatuan republik dengan melindungi warisan kontroversial pendahulunya, atau memutus rantai masa lalu demi membangun tatanan baru.

Ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan di lingkungan grassroot seperti warung kopi milenial dan Gen Z. Fakta ini tak lagi bisa ditutupi, sehingga opini mayoritas publik yang meyakini adanya ambiguitas dalam sistem kekuasaan melahirkan diskusi utama: 'tarik-menarik antara tren politik stabilitas versus perubahan'.

Dan, preferensi di warung kopi cenderung condong ke 'perubahan'. Subtema diskusi pun mengerucut pada pertanyaan krusial: seberapa jauh rezim lama masih mampu bertahan?

Analisis Bayesian

Berdasarkan analisis data survei, informasi media, polemik di X dan berita, pengungkapan skandal hukum (mega korupsi, manipulasi), serta "intervensi Tangan Tuhan" (metafor kejadian tak terduga seperti bencana alam Sumatera yang mematikan dengan ribuan korban serta kerusakan lingkungan parah hingga jutaan hektar, yang mengungkap narasi gelap kekuasaan), estimasi probabilitas kelangsungan pengaruh rezim Jokowi ini semakin rendah, di kisaran 30-35%.
Ini dihitung secara teoritik-logis menggunakan pendekatan Bayesian (update prior dengan bukti baru) dari literatur forecasting politik ala Philip Tetlock (Superforecasting, 2015), di mana prior (dukungan historis tinggi, misalnya di kisaran ~70%) diturunkan oleh intensifnya bukti skandal dan prediksi eskalasi.

Estimasi ini bukan prediksi pasti, melainkan ekstrapolasi dari tren: pengaruh Jokowi hanya bisa "bertahan" jika Prabowo masih mampu melindungi dinasti/oligarki, tetapi rawan erosi jika crossfire semester pertama 2026 meledak, seperti prediksi Rocky Gerung.

Skandal Korupsi, Manipulasi, dan Permainan Oligarki/Komprador
Data dari media dan lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) serta laporan internasional (Transparency International's CPI 2025) menunjukkan skandal korupsi era Jokowi semakin terungkap, dan memperburuk persepsi publik.

Polemik ini bukan spekulasi, melainkan fakta hukum: KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi Kereta Cepat Whoosh (kerugian Rp 1,8 triliun, diduga melibatkan orang dekat Jokowi), Pertamina (minyak mentah Rp 3,7 triliun), Jiwasraya, food estate (Rp 1,2 triliun), dan lain-lain.

Belum lagi tontonan penyerahan pengembalian uang hasil korupsi trilyuan rupiah oleh Kejagung kepada Presiden beberapa waktu lalu.

Nominasi Jokowi sebagai "tokoh terkorup" oleh OCCRP (Januari 2025)—meski diklarifikasi tidak ada bukti pribadi—makin memperkuat opini publik dengan membanjirnya kritik tentang pelemahan KPK.

Narasi tentang rezim kleptokrasi juga semakin kencang, disebut sebagai "sepuluh tahun rezim maling" oleh beberapa pengamat, juga sudah jadi candaan populer grassroot.

Adu argumen di media: pendukung Jokowi (seperti survei internal yang mengklaim 72% rakyat masih "cinta" karena infrastruktur) kontras dengan kritik oposisi (YLBI menyebut Jokowi "pemimpin korup terorganisir" karena 10 faktor seperti kriminalisasi kritik). Kontras dengan caci maki masyarakat menengah bawah yang sedang kesulitan hidupnya.

Permainan oligarki/komprador semakin kentara, terbukti dari laporan Kejagung yang mengungkap korupsi Pertamina melibatkan jaringan bisnis dekat istana.

Sementara itu, isu manipulasi seperti dugaan "ijazah palsu" atau intervensi MK (batas usia capres), serta perlawanan reformasi Polri, terus menjadi amunisi delegitimasi.

Jokowi (mantan presiden) mencoba muncul dengan wawancara eksklusif menekankan "solidaritas dan gotong royong", tetapi kritik publik menyebut ini narasi kosmetik. Justru, bencana ini mengungkap kegagalan mitigasi era Jokowi (alokasi anggaran minim, infrastruktur rapuh), serta membuka pintu fakta hukum korupsi, manipulasi, dan konspirasi.

Bencana ini sungguh menjadi variabel "mematikan" narasi sukses Jokowi, memperkuat distrust dan menurunkan estimasi kemampuan bertahan ke level 30-35%. Secara konsep konflik kekuasaan, ini sudah pada level sangat kritis.

Kaitan dengan Prediksi Crossfire Semester 1 2026
Pengamat seperti Rocky Gerung (riset KAMI) memprediksi "crossfire besar" awal 2026 antara frustrasi elite (konflik kekuasaan, oligarki) dan "piring kosong emak-emak" (krisis ekonomi rakyat), boleh jadi valid.

Potensi crossfire ini organik dari akumulasi: skandal era Jokowi plus bencana yang mengungkap kelemahan, akan memicu benturan jika Prabowo tidak mengambil langkah politik "radical break". Jika crossfire terjadi, probabilitas bertahan rezim lama akan turun ke bawah 20%.

Secara literatif, ini selaras dengan konsep O'Donnell-Schmitter: blocked transition bisa jadi rupture jika distrust meledak. Estimasi 30-35% asumsi Prabowo lindungi warisan, tapi crossfire bisa jadi tipping point.
Jika ini terjadi, ditambah tekanan dari oposisi, buruh, aktivis anti-korupsi, dan Gen Z, bisa semakin keras—maka pengaruh Jokowi akan semakin sulit dipertahankan.

Jaringan rezim lama memang belum runtuh, tetapi tekanan rakyat makin melemahkan posisi mereka. Jika Presiden Prabowo tidak segera tegas memutus hubungan dengan rezim lama, peluang bertahan rezim lama—yang menarik pula keterlibatan Presiden Prabowo—makin kritis dan bisa memicu chaos (seperti prediksi Nepalkan).

Ini bukan prediksi pasti, tapi gambaran realistis berdasarkan tren saat ini. Semakin banyak skandal terungkap dan semakin keras kritik publik, semakin kecil kemungkinan warisan Jokowi bertahan lama.

Kerangka Skenario Konflik Kekuasaan
Dalam kerangka skenario transisi rezim, pengaruh Jokowi yang tersisa 30-35% (dan terus menurun) menggambarkan peralihan yang terblokir (blocked transition ala O'Donnell-Schmitter).

Jika Prabowo pilih kompromi pragmatis (pacted transition), jaringan oligarki bisa bertahan sementara, tetapi dengan risiko stagnasi, kelompok oportunis bermain, dan erosi legitimasi tetap berlangsung walau lambat.

Namun, jika crossfire 2026 meledak—bergabung frustrasi rakyat, skandal, dan bencana—skenario bisa bergeser ke eskalasi internal dengan cepat (delegitimasi dan impeachment) atau bahkan rupture revolusi grassroots ala "Nepalkan", di mana pengaruh rezim lama runtuh total di bawah 20%.
Harapan ada pada "radical break" Prabowo: putus warisan korup, atau risiko negara terjerumus ke kegagalan sistemik.

Inilah ujian Pancasila—perubahan bukanlah pengorbanan stabilitas, tetapi fondasi untuk kemajuan bersama. (*)

Editor : Redaksi