Dukung Program Presiden, Bupati Sidoarjo Instruksikan Percepatan Koperasi Desa Merah Putih
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menginstruksikan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Instruksi tersebut disampaikan Bupati Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, para camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Dalam arahannya, Subandi menegaskan bahwa pendirian KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk memaksimalkan target pendirian koperasi melalui sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan perangkat desa.
“Sebagai pimpinan daerah, kita harus memastikan program ini berjalan optimal. KDKMP adalah bagian dari upaya penguatan ekonomi desa yang menjadi prioritas nasional,” tegas Bupati Sidoarjo.
Bupati juga menginstruksikan para camat agar proaktif turun ke lapangan melakukan pendampingan teknis kepada desa dan kelurahan.
Ia meminta seluruh kendala, terutama desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh.
Baca Juga: Pemerintah Atur Ritel Modern, Fokus pada Penguatan Koperasi Desa
Selain itu, camat diminta untuk rutin memperbarui data pada portal KDKMP minimal setiap tiga hari sekali serta melaporkan secara berkala progres dan hambatan yang dihadapi desa.
Apabila ditemukan kendala, solusi diminta segera dicarikan secara bersama-sama.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret dengan menyediakan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu percepatan pengurukan.
“Desa tinggal mengoordinasikan pelaksanaannya di lapangan agar pekerjaan bisa segera diselesaikan,” ujar Subandi.
Baca Juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
Selain membahas KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti persoalan kekurangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Sidoarjo yang masih mencapai sekitar 4.000 hektare. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian hukum tata ruang sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tanpa kejelasan RDTR, investor akan ragu menanamkan modal di Sidoarjo. Untuk itu, ia berencana langsung mengawal persoalan LP2B ke Jakarta pada pekan berikutnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian arah peruntukan wilayah desa dan kelurahan, sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
