Ramadhan Dan Persistensi Gejolak Harga Pangan

 

Oleh Khudori

Jurnalis Senior, Pengamat Komoditas Pangan

Jakarta, JatimUPdate.id - Puasa Ramadan sudah berjalan 19 hari. Detik-detik menuju Idulfitri sudah tidak lama lagi. Di tengah daya beli yang tidak kunjung membaik, warga menjalani hari penyucian beriringan dengan harga-harga komoditas pangan yang tidak juga turun.

Di tengah klaim pemerintah bahwa stok pangan aman, dapur warga dihadapkan pada tantangan tetap lancar mengepul atau tidak.

Karena kantong warga yang semula bisa membeli aneka kebutuhan dapur, tiba-tiba seperti bolong karena yang bisa ditebus makin sedikit.

Ramadan menghadirkan kegembiran sekaligus kegelisahan. Gembira, karena bagi warga Muslim, ini bulan istimewa. Bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka.

Menggelisahkan karena Ramadan identik dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Kenaikan harga biasanya sudah terjadi sebelum Ramadan. Maklum Ramadan selalu identik dengan bulan "pesta makan".

Tradisi bersyukur akan datangnya Ramadan oleh aneka etnis di Tanah Air diwujudkan dalam bentuk pesta makan.

Berbeda dengan bulan lainnya, sajian buka puasa juga biasanya istimewa.

Makanan yang jarang disantap, bisa saja karena harganya tak terjangkau kantong, menjadi menu yang hadir di meja tatkala buka puasa.

Pilihan menu bukan satu atau dua, tapi beraneka sajian. Bahkan terkadang berlebihan dihitung dari takaran normal. Ini semua membuat permintaan pangan naik.

Catatan historis menunjukkan potret seperti itu. Situasi ini yang kemudian ada kalanya dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengeruk untung besar.

Bagi otoritas kebijakan, ini tantangan yang tidak mudah. Buktinya, sampai sekarang Ramadan selalu identik dengan kenaikan harga pangan.

Inilah yang membuat inflasi di Ramadan selalu tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Inflasi Ramadan 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang jatuh pada Juni masing-masing sebesar 0,66%, 0,69%, 0,59%, dan 0,68%.

Sementara inflasi Ramadan 2020-2023 yang jatuh pada April masing-masing sebesar 0,08% (2020), 0,13% (2021), 0,95% (2022), dan 0,33% (2023).

Sedangkan inflasi Ramadan 2024 dan 2025 yang jatuh pada Maret masing-masing 0,52�n 1,65%.

Catatan satu dekade inflasi Ramadan, dari 2005-2015, selalu tinggi: tidak pernah di bawah 0,7%.

Pada 2005, inflasi saat Ramadan bahkan mencapai rekor tertinggi: 8,7%. Hanya di 2020, 2021, dan 2023 inflasi Ramadan rendah.

Ini menandakan dari tahun ke tahun pengendalian inflasi saat Ramadan masih menjadi pekerjaan rumah yang jauh dari selesai.

Berbagai resep mengendalikan harga dan inflasi sepertinya belum mempan.

Inflasi Ramadan mayoritas disulut oleh harga-harga pangan (volatile food).

Permintaan yang naik yang tak mampu diimbangi pasokon membuat harga terpantik tinggi. Atau ada pihak-pihak yang "bermain di air keruh" memanfaatkan aji mumpung: menaikkan harga untuk meraih untung besar. Mengacu pada data historis 2020-2025, daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih, gula konsumsi, dan ikan segar menjadi penyumbang utama inflasi saat Ramadan.

Sepuluh dari 28 hari pada Februari 2026 telah berlangsung puasa Ramadan. Meskipun baru 10 hari puasa, inflasi mencapai 0,68%.

Dari kelompok pangan, penyumbang terbesar inflasi adalah daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, ikan segar, dan tomat. Pada Maret 2026 diperkirakan inflasi lebih tinggi lagi. Karena, merujuk Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerin Perdagangan, 6 Maret 2026, rerata harga gula, bawang merah, telur, daging ayam, MinyaKita, cabai rawit, dan beras medium dan premiun masih di atas acuan dan harga eceran tertinggi.

Dalam jangka pendek, tak banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Akan tetapi, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan.

Pertama, untuk pangan yang sepenuhnya atau sebagian besar diimpor, seperti bawang putih, harus dipastikan barangnya segera masuk pasar. Bukan ditumpuk di gudang importir. Untuk bisa memastikan itu, otoritas pengawas harus memiliki data gudang berikut isinya. Tanpa itu pengawasan akan sulit dilakukan, bahkan mubazir.

Kedua, untuk pangan yang sebagian bahkan seluruhnya diproduksi dalam negeri harus dipastikan distribusi dari sentra produsen ke sentra-sentra konsumen tidak ada kendala.

Sistem logistik yang mumpuni dan transportasi yang handal akan mempermudah eksekusi di lapangan.

Jika ada kendala, apapun bentuknya, harus segera dicarikan jalan keluar. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan BUMN pangan harus bergandeng tangan untuk memastikan pasokan terjamin dan harga stabil.

Diluar itu, langkah menggelar bazar pangan murah dan gerakan pangan murah tetap bisa dilakukan.

Menyediakan pangan dengan harga terjangkau menjadi obat dahaga tatkala puasa. Selebihnya, BUMN pangan, seperti BULOG, harus terus mengoptimalkan operasi pasar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan distribusi MinyaKita.

Penjualan beras SPHP yang tidak bergerak dari 4.000-5.000 ton per hari harus dievaluasi. Harga MinyaKita yang masih di atas HET (Rp15.700/liter) menandakan distribusi 35% minyak subsidi ini oleh BULOG dan ID FOOD belum menjawab masalah.

PT Berdikari, BUMN di bawah holding ID FOOD, juga mesti menjamin pasokan daging (sapi dan kerbau) cukup memadai dengan harga tidak melampaui aturan.

Saat ini harga daging sapi masih berada di harga acuan: Rp130 ribu - Rp140 ribu/kg. Sebaliknya, harga daging kerbau jauh melampaui acuan, mendekati di atas 40�ri acuan.

Tidak adil ketika otoritas kebijakan mewajibkan pelaku swasta menaati harga acuan, di sisi lain BUMN justru dibiarkan melanggarnya. Bukankah puasa mewajibkan berlaku adil?

Wassalam,

Pondokgede, 9 Maret 2026

Referensi:
- https://sp2kp.kemendag.go.id/
- Publikasi inflasi oleh BPS berbagai tahun.
- https://interaktif.tempo.co/proyek/ekonomi-dan-budaya-di-balik-inflasi-pangan-ramadan/
- https://unair.ac.id/banyak-tradisi-ramadan-melibatkan-makanan-ini-penjelasan-antropolog-unair/ (red)

Editor : Redaksi