Dua Selat, Satu Imperium Panik

 

Oleh : Ulika T. Putrawardana, SH WKKT Bidang Migas Kadin Jatim, alumni Universitas Jember

 

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Peringatan itu datang dari tempat yang paling ironis: jantung kapitalisme finansial sendiri.

JPMorgan mengingatkan bahwa masuknya Houthi ke pusaran konflik Timur Tengah membuka “titik tekanan maritim kedua” di Laut Merah, di samping Selat Hormuz.

Dengan kata lain, dunia kini menghadapi risiko serentak di dua chokepoint energi terpenting: Hormuz dan Bab el-Mandeb. Di atas kertas, itu bahasa analis pasar. Dalam bahasa politik yang jujur, artinya lebih telanjang: urat nadi energi dunia sedang dijepit dari dua sisi sekaligus.

Yang patut dicatat bukan hanya ancamannya, tetapi siapa yang ikut membentuk panggung ancaman itu.

Reuters melaporkan bahwa perang yang sekarang mengguncang pasar energi dipicu oleh serangan AS dan Israel ke Iran, lalu diperluas oleh respons Iran dan potensi pembukaan front baru di Bab el-Mandeb oleh Houthi.

Jadi ini bukan kisah netral tentang “pasar yang gelisah.” Ini kisah tentang intervensi militer, balasan regional, dan sistem energi global yang sejak awal dibangun sangat rapuh namun dipaksa menopang ekonomi dunia.

Selama bertahun-tahun Amerika menjual dirinya sebagai polisi stabilitas di Timur Tengah. Tetapi fakta paling keras justru menunjukkan sebaliknya: misi Barat untuk mengamankan Laut Merah dari serangan Houthi sejak 2023 telah menghabiskan miliaran dolar, menguras persenjataan, dan tetap gagal membuat pelayaran kembali normal.

Reuters menulis upaya itu berakhir dengan empat kapal tenggelam, lebih dari US$1 miliar persenjataan habis, dan jalur yang tetap dihindari pelayaran komersial. Jika operasi mahal seperti itu gagal di Laut Merah, maka ancaman di Hormuz—yang berhadapan dengan Iran, bukan hanya Houthi—jelas jauh lebih berat.

Di situlah letak kebusukan besar politik global: Amerika mengklaim menjaga stabilitas, tetapi berkali-kali justru mengelola ketidakstabilan sebagai instrumen kuasa.

Ketika jalur energi aman, pengaruh Washington menurun; ketika kawasan terus bergolak, kehadiran militernya selalu dapat dijual sebagai “kebutuhan strategis.”

Maka yang lahir bukan perdamaian, melainkan semacam ekonomi politik permanen dari ancaman—cukup kacau untuk menjustifikasi armada, pangkalan, dan diplomasi koersif, tetapi tidak pernah cukup selesai untuk melepaskan kawasan dari logika perang. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah cara paling sederhana membaca pola kekuasaan yang berulang.

Sekarang mari bicara angka, karena di situlah kemunafikan global menjadi sangat konkret. EIA menyebut hampir 20% pasokan minyak global mengalir lewat Selat Hormuz. Pada saat yang sama, sekitar 4,2 juta barel per hari minyak dan produk minyak juga melintas Bab el-Mandeb pada paruh pertama 2025, meskipun angka itu sudah kira-kira setengah dari level 2023 akibat serangan Houthi dan pengalihan rute.

Artinya dunia bahkan sebelum perang terbaru pun sudah hidup di atas infrastruktur energi yang tercekik. Ketika Houthi mengancam Bab el-Mandeb pada saat Hormuz sudah terguncang, pilihan pengalihan rute menyempit, ongkos melonjak, dan risiko sistemik menular ke seluruh rantai pasok.

Inilah bagian yang sering disamarkan oleh bahasa teknokratik seperti “volatilitas” atau “gangguan pasokan.” Yang terjadi sesungguhnya bukan sekadar volatilitas. Yang terjadi adalah penelanjangan kelemahan arsitektur energi global.

Dunia modern, dengan segala jargon efisiensi dan pasar bebasnya, ternyata bertumpu pada beberapa lorong laut sempit yang jika diganggu oleh milisi, negara, atau perang proksi, seluruh mesin ekonomi bisa tersendat. Ini bukan kegagalan lokal. Ini kegagalan desain.

Dan ketika desain itu gagal, siapa yang pertama kali bersuara? Bank-bank besar. Harga Brent, menurut Reuters, telah melonjak lebih dari 59% sepanjang Maret 2026 dan sempat melampaui US$115 per barel—kenaikan bulanan yang nyaris setara rekor sejarah.

Reuters juga melaporkan bahwa harga fisik produk seperti jet fuel, diesel, dan bensin di Singapura hampir dua kali lipat dari level sebelum perang.

Dengan kata lain, yang naik bukan sekadar kontrak berjangka di layar Bloomberg, melainkan biaya riil bahan bakar yang memukul transportasi, industri, dan rumah tangga.

Di titik ini, oligarki finansial memainkan peran yang paling licin. Mereka tampil sebagai pembaca risiko, padahal sistem yang mereka bela—bahkan mereka monetisasi—adalah sistem yang menjadikan perang, spekulasi, dan kecemasan sebagai sumber laba. Saya tidak sedang berkata JPMorgan “menciptakan perang.”

Itu klaim yang tidak bisa dibuktikan dari data yang ada. Tetapi jauh lebih penting dari tuduhan vulgar seperti itu adalah kenyataan struktural yang telanjang: ketika perang meletus, institusi keuangan global segera mengubah kehancuran menjadi kelas aset, mengemas kecemasan menjadi riset, dan menjual ketakutan sebagai premium risiko. Reuters sendiri menunjukkan bagaimana pasar, inflasi, suku bunga, dan keputusan bank sentral kini kembali dibajak oleh lonjakan minyak.

Begitulah cara oligarki bekerja di abad ke-21. Mereka tidak perlu duduk di bunker militer. Mereka cukup berdiri di terminal Bloomberg, meja perdagangan, firma asuransi, dan kantor riset. Rudal ditembakkan oleh negara; premi perang ditagih oleh pasar; ongkos hidup dibayar oleh rakyat dunia. Ini bukan lagi sekadar kapitalisme. Ini kapitalisme bersenjata, di mana kapal induk dan kontrak derivatif menjadi dua sisi dari mesin yang sama.

Lihat bagaimana efek dominonya bekerja. Karena kapal-kapal menghindari Suez dan Bab el-Mandeb, perusahaan pelayaran besar seperti Maersk, Hapag-Lloyd, dan CMA CGM mengalihkan rute lewat Tanjung Harapan. Reuters melaporkan pengalihan itu menambah 10–14 hari waktu tempuh dan memicu surcharge perang, darurat konflik, serta deviasi rute sebesar US$1.500 sampai US$4.000 per kontainer. Hapag-Lloyd sendiri menyebut konflik ini menambah biaya US$40 juta–US$50 juta per pekan. Ongkos itu tentu tidak menguap begitu saja. Ia ditransfer ke harga barang, ke inflasi, ke biaya hidup.

Di sinilah kebohongan besar “pasar bebas” tersingkap. Harga tidak lagi merefleksikan produktivitas, efisiensi, atau inovasi. Harga sekarang mencerminkan ketakutan yang dipersenjatai. Jalur pelayaran dipanjangkan, asuransi dinaikkan, suku bunga terancam tak turun, dan negara-negara importir energi dipaksa menanggung inflasi yang mereka tidak ciptakan.

IMF sudah memperingatkan bahwa perang ini akan memperlambat pertumbuhan dunia, mendorong inflasi, dan terutama menghantam negara-negara yang paling rentan melalui lonjakan harga energi, pupuk, dan pangan.

Jadi jika ada yang masih ingin menyebut ini “konflik regional,” ia sedang menipu dirinya sendiri. Konflik ini sudah menjadi mekanisme redistribusi kekayaan global dari masyarakat ke kompleks militer-finansial. Negara-negara miskin dan importir energi membayar lebih mahal untuk bahan bakar dan makanan. Perusahaan pelayaran menaikkan tarif. Trader energi menikmati spread. Industri senjata mendapat justifikasi baru.

Negara-negara besar menggunakan kekacauan untuk menegosiasikan ulang pengaruh. Semua itu terjadi sementara jargon resmi tetap sama: keamanan, stabilitas, dan de-eskalasi.

Apakah Amerika tidak sadar bahwa serangan militernya ke Iran akan mengancam pasokan energi global? Sangat sulit mempercayai itu. EIA, IEA, pelaku pelayaran, dan analis energi sudah lama tahu bahwa Hormuz adalah chokepoint utama dunia.

IEA sampai harus mengumumkan pelepasan 400 juta barel dari cadangan darurat negara-negara anggota pada 11 Maret 2026—yang disebut sebagai pelepasan terbesar dalam sejarah lembaga itu—demi meredam gangguan pasar akibat konflik Timur Tengah.

Jika sampai perlu pelepasan cadangan darurat terbesar sepanjang sejarah, itu berarti dunia sedang menghadapi bukan hanya perang, tetapi kegagalan kepemimpinan geopolitik yang luar biasa. Dan bahkan langkah darurat itu belum tentu cukup.

Reuters melaporkan bahwa sekitar 12 juta barel per hari pasokan global masih terganggu meskipun Saudi dan UEA berusaha mengalihkan ekspor melalui pipa dan pelabuhan alternatif.

Saudi memang meningkatkan ekspor lewat Yanbu di Laut Merah dengan memanfaatkan pipa East-West, tetapi kapasitas bypass tetap terbatas dibanding ketergantungan dunia pada Hormuz.

EIA juga menegaskan hanya sebagian volume yang bisa dialihkan lewat rute alternatif. Jadi dunia bukan sedang mencari solusi; dunia sedang membeli waktu.

Karena itu saya kira kita harus berani menyebut perkara ini dengan nama yang lebih tepat: skema perang energi global.

Bukan dalam arti semua aktor duduk berkomplot di ruangan gelap, melainkan dalam arti lebih material dan dapat dibuktikan: tatanan global sekarang membuat perang, ancaman pada choke point, dan kepanikan pasar menjadi mekanisme yang secara berulang menguntungkan pusat-pusat kuasa tertentu sambil mengekspor biayanya ke pinggiran dunia.

Selama ketergantungan energi dunia terkonsentrasi di beberapa selat, selama keamanan jalur laut dibajak oleh rivalitas imperium, dan selama harga ditentukan oleh ekspektasi ketakutan yang diperjualbelikan, maka perang akan selalu punya model bisnis.

Bagi Indonesia, ini bukan tontonan jauh. Ini alarm kedaulatan. Indonesia adalah importir bersih minyak dan sangat rentan terhadap lonjakan harga, pelemahan rupiah, kenaikan ongkos angkut, dan inflasi pangan.

Ketika Bab el-Mandeb terganggu, Suez menyempit, dan Hormuz limbung, biaya yang kita bayar bukan cuma dalam dolar impor, tetapi juga dalam ruang fiskal, tekanan subsidi, dan stabilitas sosial.

Setiap guncangan energi global cepat atau lambat akan berubah menjadi soal APBN, inflasi domestik, ongkos transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Itu sebabnya perang di sana bisa menjelma krisis politik di sini.

Maka respons yang dibutuhkan Indonesia tidak boleh lagi sekadar administratif. Kita tidak cukup hanya “memantau perkembangan” atau “mengoptimalkan koordinasi.” Bahasa birokratik seperti itu terlalu kecil untuk menghadapi dunia yang sedang diperas oleh gabungan rudal, selat sempit, dan pasar finansial. Indonesia memerlukan tiga keberanian sekaligus.

Keberanian pertama adalah mengakui bahwa ketergantungan energi adalah bentuk subordinasi geopolitik. Negara yang terlalu bergantung pada impor tidak pernah benar-benar bebas menentukan sikap ketika dunia bergejolak. Ia akan selalu menjadi pembayar terakhir dari keputusan yang dibuat orang lain.

Fakta bahwa IEA harus melepaskan 400 juta barel cadangan dan Jepang bahkan mulai membuka stok nasional serta stok gabungan dengan produsen menunjukkan negara-negara besar pun gemetar ketika jalur energi terguncang. Lebih-lebih negara seperti Indonesia.

Keberanian kedua adalah menolak ilusi bahwa pasar akan menyelesaikan semuanya. Tidak, pasar justru memperbesar guncangan. Ketika rute pelayaran memutar, ketika premi asuransi naik, ketika kontrak futures melonjak, pasar tidak memadamkan api; pasar menjual bensin di tengah kebakaran. Karena itu negara harus kembali berpikir dalam bahasa cadangan strategis, diversifikasi pasokan, penguatan kilang dan storage, efisiensi konsumsi, serta diplomasi energi regional yang serius. Bukan seremoni. Bukan panel diskusi. Diplomasi yang benar-benar menyangkut pasokan, logistik, dan buffer krisis.

Keberanian ketiga adalah berhenti memandang perang energi sebagai urusan jauh milik Timur Tengah.

Dalam dunia yang digerakkan oleh tanker, asuransi, dan kontainer, tidak ada perang yang benar-benar jauh. Satu misil di Yaman bisa berarti kenaikan biaya pupuk.

Satu ancaman di Hormuz bisa berarti kenaikan harga solar, tiket pesawat, dan beras. IMF sudah memperingatkan bahwa negara-negara miskin paling rentan terhadap kenaikan harga pangan dan pupuk akibat gangguan energi. Jadi yang dipertaruhkan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi ketahanan sosial. 

Pada akhirnya, artikel JPMorgan itu sesungguhnya lebih dari sekadar catatan pasar. Ia adalah pengakuan tidak langsung bahwa sistem global telah terlalu lama hidup di atas fondasi yang rusak. Amerika dapat terus mengirim kapal perang dan mengucapkan kata “stabilitas.” Bank-bank besar dapat terus menerbitkan riset dan menyebut semuanya “risk premium.”

Namun fakta di laut jauh lebih jujur: jalur utama energi dunia sedang tercekik, biaya perang sedang disebarkan ke seluruh planet, dan tatanan yang disebut “berbasis aturan” terlihat makin mirip sebuah rezim yang menuntut dunia membayar ongkos dari agresi, kegagalan, dan spekulasi pusat-pusat kuasa.

Selama ini dunia diajari takut pada gangguan dari “aktor non-negara” seperti Houthi. Ketakutan itu memang nyata. Tetapi ketakutan yang lebih besar justru seharusnya diarahkan pada kenyataan bahwa satu sistem global yang dipimpin kekuatan-kekuatan besar ternyata begitu mudah disandera oleh perang yang mereka kobarkan sendiri. Houthi mungkin menembakkan rudal. Iran mungkin menekan Hormuz.

Tetapi yang menjadikan semua itu bencana global adalah struktur ketergantungan yang dibangun puluhan tahun oleh negara-negara besar, perusahaan energi, dan oligarki finansial yang selalu untung dalam kekacauan.  

Karena itu, masalah terbesar dunia hari ini bukan hanya bahwa ada perang di Timur Tengah. Masalah terbesarnya adalah ada model kekuasaan global yang masih menganggap perang sebagai instrumen yang bisa dikelola, pasar sebagai penyerap guncangan, dan negara-negara pinggiran sebagai pihak yang akan patuh membayar tagihan. Model itu sekarang retak di depan mata kita. Dari Hormuz ke Bab el-Mandeb, dari tanker yang berhenti hingga kontainer yang memutar, dari lonjakan Brent hingga pelepasan cadangan darurat terbesar dalam sejarah IEA, semuanya menyampaikan pesan yang sama: imperium boleh masih bersenjata, tetapi ia sudah tidak lagi mampu menyembunyikan ongkos moral, ekonomi, dan politik dari kekuasaannya sendiri. 

Dan bila Indonesia masih ingin bersikap seperti penonton, kita sedang salah membaca zaman. Dalam dunia seperti ini, netralitas tanpa strategi hanya akan menjadikan kita korban yang sopan.

Yang dibutuhkan adalah keberanian membangun kemandirian energi, keberanian membaca pasar sebagai arena kuasa, dan keberanian menyebut perang energi global sebagai apa adanya: bukan kecelakaan sejarah, melainkan konsekuensi dari tatanan yang membiarkan militerisme, finansialisasi, dan ketergantungan berjalan sebagai satu paket.

Editor : Redaksi