Hedging Strategy Presiden Prabowo

Oleh : Abdul Rohman Sukardi

Pengamat Sosial, Politik dan Hukum

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Dalam kurang dari dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo Subianto menunjukkan pola diplomasi yang konsisten. Aktif, berlapis, dan tidak terikat pada satu kutub kekuatan global. 

Tiga kali kunjungan ke Rusia dalam kurun sekitar 10 bulan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak menunggu dinamika global. Melainkan bergerak sesuai kepentingannya sendiri.

Langkah ini sering dibaca sebagian pengamat sebagai pergeseran atau bahkan inkonsistensi. Terutama ketika dikaitkan dengan isu keseimbangan kekuatan (balance of power) dan relasi dengan Amerika Serikat. 

Bahkan, beberapa waktu lalu muncul desakan agar Indonesia keluar dari forum seperti Board of Peace (BoP)—yang kerap dikaitkan dengan inisiatif Donald Trump. Karena dianggap sebagai perpanjangan tangan AS. 

Namun, anggapan bahwa Indonesia “terlalu mengikuti AS” adalah pembacaan yang kurang utuh. Justru yang terlihat adalah penerapan strategi klasik Indonesia: hedging, dengan pendekatan yang lebih pragmatis.

Dalam konteks ini, hedging berarti menjaga keterlibatan dengan berbagai kekuatan sekaligus untuk mengurangi risiko ketergantungan. Bergabung dalam satu forum tidak otomatis berarti berpihak penuh. 

Sebaliknya, keluar justru dapat mempersempit ruang manuver. Dengan tetap berada di berbagai kanal—termasuk yang diasosiasikan dengan Amerika Serikat—Indonesia mempertahankan akses, informasi, dan pengaruh. Sambil tetap aktif menjalin kerja sama dengan kekuatan lain.

Data menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan berbagai kekuatan besar tetap berjalan paralel. Perdagangan Indonesia–China misalnya, mencapai lebih dari USD 120 miliar per tahun. Menjadikannya mitra dagang terbesar. 

Sementara itu, hubungan dengan Amerika Serikat tetap signifikan. Nilai perdagangannya di kisaran USD 40 miliar serta peran penting dalam investasi dan teknologi. 

Di sisi lain, kerja sama energi dan pertahanan dengan Rusia kembali diaktifkan. Termasuk pembahasan suplai energi alternatif di tengah ketidakpastian global.

Strategi serupa juga diterapkan negara lain. India, misalnya, tetap membeli energi dari Rusia sambil memperkuat kerja sama strategis dengan AS. 

Vietnam menjaga hubungan ekonomi erat dengan China, tetapi meningkatkan kerja sama keamanan dengan AS. Bahkan Turki, anggota NATO, tetap membeli sistem pertahanan dari Rusia. 

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa hedging bukan anomali. Melainkan praktik umum di dunia multipolar.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang “memilih kubu”. Melainkan memaksimalkan ruang manuver. Dalam konteks dunia yang semakin multipolar, ketergantungan tunggal justru menjadi risiko terbesar. 

Uni Eropa, misalnya, tetap menjadi tujuan ekspor penting dengan standar tinggi. Sementara kerja sama dengan kekuatan lain dijaga untuk diversifikasi.

Kekhawatiran bahwa Indonesia akan terseret terlalu jauh ke orbit salah satu kekuatan besar tidak sepenuhnya berdasar. Sebaliknya, langkah-langkah yang diambil menunjukkan adanya perencanaan berlapis. 

Prabowo tampak memahami bahwa setiap kerja sama membawa konsekuensi, sehingga opsi alternatif tetap dibuka. Energi dari Rusia, investasi dari China, teknologi dari AS, dan akses pasar dari Eropa.

Ini bukan sekadar diplomasi aktif, tetapi strategi mitigasi risiko. Dalam situasi global yang ditandai konflik, disrupsi rantai pasok, dan rivalitas kekuatan besar, Indonesia tidak bisa bersikap reaktif. Ia harus proaktif. Itu yang terlihat saat ini.

Alih-alih melihat kebijakan luar negeri Prabowo sebagai condong ke satu arah, lebih tepat memahaminya sebagai upaya menjaga keseimbangan dinamis. Indonesia tidak menunggu, tidak bergantung, dan tidak terjebak. 

Ia bergerak dengan cadangan langkah. Untuk memastikan kepentingan nasional tetap aman di tengah dunia yang terus berubah.

 

Jakarta, ARS ([email protected]). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.

Editor : Redaksi