Mayday Effect: Antara Tuntutan, Realita, dan Ilusi

Oleh widodo, ph.d

pengamat keruwetan sosial

 

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Setiap tanggal 1 Mei, kita memperingati Hari Buruh Internasional yang dalam beberapa tahun terakhir juga sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Tapi seperti playlist lama yang diputar berulang, suasana May Day hampir selalu sama: jalanan dipenuhi aksi, spanduk terbentang, dan tuntutan yang itu-itu lagi.

Hapus outsourcing.
Naikkan upah minimal sesuai

UMR/UMP.

Cuti haid.

Cuti mendampingi istri melahirkan.

Semua terdengar valid. Semua terdengar penting. Tapi pertanyaannya: kenapa dari tahun ke tahun, narasinya stagnan?

Di sisi lain, buruh juga “didisiplinkan” untuk masuk organisasi entah itu KSPI, SPSI, atau lainnya. Ada iuran yang wajib dibayar, tapi transparansinya sering jadi tanda tanya. Uangnya ke mana? Program nyatanya apa? Banyak yang nggak benar-benar tahu.

Ironinya, figur-figur elite serikat sering tampil sebagai “wakil penderitaan buruh”, tapi gaya hidupnya justru jauh dari kata sederhana. Rumah megah, mobil mewah, tampil di layar kaca. Sementara buruh di bawah? Masih bergulat dengan gaji yang habis sebelum tanggal tua.

Masalahnya makin kompleks ketika kita masuk ke era digital. Ini bukan lagi era industri konvensional. Ini era AI, otomatisasi, dan efisiensi ekstrem. Mesin nggak pernah minta cuti. Algoritma nggak demo di jalan.

Kalau tuntutan buruh masih berkutat di “naikkan upah”, sementara perusahaan dihimpit biaya dan teknologi makin murah ujungnya bisa fatal. Bukan naik gaji yang didapat, tapi justru PHK.

Di sinilah dilema itu muncul: Kerja butuh upah.

Dapat upah, minta naik.

Perusahaan tekan biaya.

Buruh diganti mesin.

Siklusnya keras, dan seringkali tidak dibicarakan secara jujur oleh serikat pekerja sendiri.

Yang lebih mengkhawatirkan, isu kompetensi nyaris tidak pernah jadi fokus utama. Padahal ini kunci bertahan. Ketika perusahaan bangkrut atau melakukan efisiensi, siapa yang tetap dipertahankan? Mereka yang punya skill, bukan sekadar status sebagai “anggota serikat”.

Alih-alih mempersiapkan buruh menghadapi perubahan zaman, banyak serikat justru terjebak dalam narasi lama: pemerintah buruk, perusahaan jahat, buruh korban. Padahal realitanya jauh lebih kompleks dari sekadar hitam-putih.

Dan soal politik? Buruh bahkan punya kendaraan sendiri partai buruh. Tapi hasilnya di pemilu terakhir bisa dibilang… jauh dari harapan. Ini jadi pertanyaan besar: kalau memang ingin suara buruh didengar di parlemen, kenapa justru tidak didukung oleh buruh itu sendiri?

Apakah karena tidak percaya?

Atau karena buruh sendiri sudah lelah dengan janji?

Pada akhirnya, problem buruh bukan cuma soal upah. Ini soal arah. Soal kesiapan menghadapi perubahan. Soal siapa yang benar-benar memperjuangkan dan siapa yang sekadar memanfaatkan.

May Day seharusnya bukan cuma soal teriak di jalan. Tapi juga momen refleksi:
apakah kita sedang memperjuangkan masa depan… atau sekadar mengulang masa lalu?

 

Editor : Redaksi