Peneliti PRC : Mahasiswa Jangan Apatis, Pendidikan Bukan Komoditas Bisnis
Jakarta, JatimUPdate.id - Peneliti Politika Research & Consulting (PRC), Milki Amirus Soleh, menyoroti menurunnya daya kritis mahasiswa terhadap persoalan sosial dan kebijakan negara di tengah menguatnya komersialisasi pendidikan tinggi.
Hal itu disampaikan Milki dalam Diskusi Publik bertajuk “Pendidikan: Hak Konstitusi atau Komoditas Ekonomi?” yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center UIN Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum tersebut, Milki menilai mahasiswa saat ini mulai kehilangan sensitivitas terhadap ketimpangan sosial akibat budaya apatis dan kenyamanan di lingkungan kampus.
“Mahasiswa jangan sampai kehilangan nalar kritisnya. Ketika mahasiswa mulai apatis terhadap kebijakan negara, maka ruang demokrasi akan semakin mudah dikendalikan oleh kepentingan elit,” ujar Milki.
Alumni UIN Jakarta itu membandingkan karakter mahasiswa masa lalu yang dinilai lebih aktif mengawal kebijakan publik dan menjaga demokrasi. Menurutnya, mahasiswa hari ini harus kembali merefleksikan fungsi pendidikan sebagai ruang pembebasan intelektual, bukan sekadar jalur menuju pasar kerja.
Diskusi publik tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan dihadiri mahasiswa lintas jurusan, akademisi, peneliti, hingga unsur pimpinan fakultas.
Selain membahas melemahnya gerakan mahasiswa, forum itu juga menyoroti fenomena meningkatnya biaya pendidikan tinggi dan arah kebijakan kampus yang dinilai semakin dekat dengan logika ekonomi pasar.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Massa Universitas Budi Luhur, Prof. Dr. Dudi Iskandar, menegaskan pendidikan seharusnya membentuk manusia yang kritis dan memiliki kesadaran sosial.
“Pendidikan semestinya mencetak generasi yang berpikir kritis dan mampu menjawab persoalan masyarakat, bukan hanya memproduksi manusia yang diarahkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,” tegas Prof. Dudi.
Sementara itu, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FDIKOM UIN Jakarta, Dr. Muhtadi, menyebut pendidikan harus tetap dipandang sebagai hak dasar warga negara yang mampu menciptakan perubahan sosial.
Forum diskusi juga membahas dampak transformasi kampus menuju sistem PTN-BH yang dinilai berpotensi meningkatkan biaya kuliah dan mempersempit akses pendidikan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
DEMA FDIKOM UIN Jakarta berharap diskusi tersebut menjadi momentum membangun gerakan intelektual mahasiswa yang lebih progresif dalam mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada keadilan sosial dan amanat konstitusi (*)
Editor : Redaksi
