IDR Nilai BRIN Belum Layak Sebagai Pusat Inovasi Nasional

 

Jakarta, JatimUPdate.id -
Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR) menilai keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional belum layak menjadi pusat Riset dan Inovasi Nasional karena nampak tidak kreatif dan terjebak pada rutinitas kelembagaan. 

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif IDR, Fathorrahman Fadli menjawab pertanyaan wartawan soal peran strategis BRIN dalam merespon perkembangan ilmu dan teknologi kelas dunia.

"Saya melihat BRIN itu terjebak pada rutinitas birokrasi, belum kontributif pada kemajuan bangsa yang lebih real dan strategis," jelas Fathorrahman Fadli di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Fathorrahman Fadli, BRIN masih berkutat pada isu kelembagaan. Masih banyak inovasi BRIN yang belum dirasakan masyarakat, UMKM, industri, atau kementerian lain, akibat masalah kebijakan, sumber daya, dan evaluasi.

"BRIN baru bekerja sebagai integrator riset nasional, namun belum sepenuhnya layak disebut pusat inovasi utama Indonesia," tegasnya.

Mungkin, lanjut Fathorrahman,  karena tantangan hilirisasi dan dampak nyata yang masih terbatas.

Disamping itu, komitmen pemerintah pada dunia riset belum menunjukkan ciri sebagai negara maju. Hal ini nampak dari alokasi anggaran yang sangat tidak memadai dalam mendukung riset-riset yang inovatif.

Menurut catatan IDR,  BRIN berhasil meningkatkan peringkat Indonesia di Global Innovation Index (GII) dari sekitar 85 sebelum 2021 menjadi 54 pada 2024-2025, dengan target 49 pada 2029. 

Lembaga ini memang sempat mengintegrasikan 74 litbang kementerian/lembaga, mencatat 539 kekayaan intelektual pada 2024, dan 6.117 publikasi ilmiah bereputasi global hingga awal 2025. 

BRIN menerima alokasi dana APBN yang relatif stabil di kisaran Rp4-6 triliun per tahun dalam 5 tahun terakhir, dengan tren penurunan awal pasca-integrasi LPNK dan kenaikan bertahap belakangan ini.

"Artinya, dukungan dana untuk BRIN memang masih terbilang kurang memadai," jelas Fathorrahman. 

Fathorrahman Fadli menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Indonesia termasuk yang paling rendah. 

Indonesia mengalokasikan dana riset sekitar 0,2-0,28�ri PDB.

Sedangkan negara lainnya seperti Vietnam 0.5 persen dari PDB, Thailand 0.5 persen PDB, Singapore 2 persen PDB, Korea Selatan 3.5 persen PDB, Jepang 3.5 persen PDB, sedangkan China 2.5 persen PDB. 

Kontribusi swasta rendah

IDR juga menyoroti rendahnya kontrubusi sektor swasta dalam mendukung riset yang berdampak pada kemajuan bangsa.

Kontribusi swasta Indonesia hanya sebesar  (7,3%). Sementara dukungan swasta untuk negara seperti Thailand (80%) sedangkan Vietnam (73%).

Kondisi tersebut, lanjut Fathorrahman, berdampak pada peringkat GII rendah yakni urutan ke 54. Sedangkan  Malaysia berada diurutan  36, atau Vietnam (44).

"Menurut saya, BRIN juga harus aktif menggandeng sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mendukung riset-riset yang inovatif demi kemajuan bangsa," tegasnya. (rilis/sof/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat