DPR Terima Aspirasi Mahasiswa, Janji Kawal Isu Kelangkaan BBM hingga Status Hukum Demonstran

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Pimpinan DPR RI menerima aspirasi yang disampaikan elemen mahasiswa dalam audiensi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). 

Sejumlah isu strategis menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut, mulai dari kelangkaan BBM subsidi, stabilitas ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan hukum yang menimpa sejumlah mahasiswa.

Usai audiensi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR telah menerima berbagai masukan dari perwakilan mahasiswa dan berkomitmen meneruskannya kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.

"Hari ini pimpinan DPR bersama pimpinan komisi telah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa dari berbagai kampus. Pada prinsipnya, aspirasi tersebut akan kami teruskan kepada pemerintah dan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR," ujar Dasco dalam konferensi pers di depan Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR/MPR RI.

Menurutnya, dialog berlangsung secara terbuka dan konstruktif. DPR juga membuka ruang komunikasi lebih luas dengan kalangan mahasiswa agar berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat terus disampaikan secara langsung.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari Trisakti, Denny Wibowo, menegaskan bahwa mayoritas tuntutan yang dibawa mahasiswa telah disampaikan kepada pihak eksekutif melalui forum tersebut.

Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan tindak lanjut nyata dari pemerintah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama mahasiswa adalah kelangkaan BBM subsidi yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut Denny, persoalan tersebut memiliki efek berantai terhadap sektor ekonomi, distribusi barang, hingga daya beli masyarakat.

"Kami berharap DPR dapat menjadi penyambung lidah rakyat agar pemerintah tidak menganggap persoalan kebutuhan pokok masyarakat sebagai hal sepele. Ketika tekanan ekonomi semakin besar, dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan," katanya.

Selain BBM, mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang berpihak kepada masyarakat.

Mereka meminta pemerintah memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan pasokan energi tersedia secara memadai.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa sejumlah tuntutan mahasiswa telah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak pemerintah.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR telah berkomunikasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional untuk menjelaskan berbagai evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Saan, terdapat efisiensi anggaran sekitar Rp70 triliun yang diperoleh dari penyesuaian sejumlah komponen program yang dinilai kurang efektif. Penjelasan tersebut, kata dia, telah disampaikan langsung kepada mahasiswa dalam audiensi.

Selain itu, DPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kelangkaan BBM subsidi dan kenaikan harga BBM non-subsidi yang menjadi sorotan mahasiswa.

"Menteri ESDM telah menyampaikan komitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang mengalami kelangkaan sebagaimana disampaikan teman-teman mahasiswa," ujar Saan.

Tak hanya isu ekonomi, audiensi juga membahas persoalan hukum yang melibatkan sejumlah mahasiswa. DPR mencatat masih ada sekitar 16 mahasiswa yang berstatus tersangka dan belum memperoleh kepastian hukum.

Menurut Saan, Ketua Komisi III DPR RI telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. DPR juga mengonfirmasi adanya dua mahasiswa yang sebelumnya diamankan saat hendak menuju Gedung DPR dan berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.

Menutup pernyataannya, Saan menegaskan bahwa pemerintah, DPR, dan mahasiswa memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Menurutnya, stabilitas tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat