Soal Pemekaran Dapil, PPP Surabaya Ingatkan Jangan Ada Partai yang Diuntungkan
Surabaya,JatimUPdate.id – Wacana penambahan daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya mendapat respons dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Partai berlambang Ka'bah itu menyatakan terbuka terhadap rencana tersebut, namun meminta agar prosesnya dilakukan secara objektif dan melalui kajian yang matang.
Ketua DPC PPP Kota Surabaya, Muhaimin, mengatakan penambahan dapil maupun kursi legislatif harus berdasarkan aturan yang berlaku serta mempertimbangkan perkembangan jumlah penduduk Surabaya yang kini telah melampaui tiga juta jiwa.
"Jika memang sesuai aturan dan jumlah penduduk Kota Surabaya sudah memenuhi syarat untuk penambahan kursi dewan maupun dapil, maka harus direalisasikan. PPP pada prinsipnya mendukung," ujar Muhaimin, Senin (22/6).
Meski mendukung, Muhaimin mengingatkan agar kebijakan pemekaran dapil tidak dilakukan secara terburu-buru.
Menurutnya, perlu perhitungan yang cermat agar perubahan tersebut tidak menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik.
"Perlu ada kajian yang mendalam sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebihan maupun dirugikan secara signifikan. Yang terpenting adalah menjaga situasi tetap kondusif," katanya.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai perubahan dapil harus mengedepankan kepentingan bersama, bukan menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.
"Jangan sampai ada kesan menang-menangan atau kuasa-kuasaan. Yang kami harapkan adalah kebersamaan dan sinergi yang kuat demi kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Muhaimin menambahkan, PPP siap mengikuti dinamika politik apabila nantinya terdapat kebijakan penambahan kursi maupun perubahan dapil secara nasional.
Menurutnya, posisi Surabaya sebagai kota besar di Indonesia membuat setiap kebijakan terkait sistem pemilu perlu mempertimbangkan kondisi daerah secara menyeluruh.
"Pada intinya PPP siap menghadapi Pemilu yang akan datang. Jika aturan itu diberlakukan secara nasional, kami mendukung. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu harus menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan terkait kontestasi pemilu," beber Muhaimin, (Roy/Mr).
Editor : Miftahul Rachman
