Bondowoso Digital Days 2026 Resmi Diluncurkan, Pemkab Genjot ETPD dan Ekonomi Digital Daerah
Bondowoso, JatimUPdate.id, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso resmi meluncurkan Bondowoso Digital Days 2026 sebagai langkah mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan yang digelar di Alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso, Selasa (14/7/2026) malam, menjadi momentum penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di berbagai sektor.
Peluncuran Bondowoso Digital Days 2026 dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember beserta jajaran, pimpinan perbankan di Bondowoso, pelaku usaha, UMKM, serta aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transformasi digital akan terus diperluas mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, pertanian, perdagangan hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, digitalisasi juga diarahkan untuk mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran nontunai melalui pemanfaatan QRIS dan berbagai layanan digital lainnya.
"Melalui tema Akselerasi ETPD untuk Optimalisasi PAD dan Ekonomi Digital Daerah, kami ingin meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan digitalisasi, kapasitas fiskal daerah juga akan semakin kuat untuk mendukung pembangunan Bondowoso," ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Bondowoso juga meluncurkan empat program strategis sebagai bentuk komitmen memperluas ekosistem digital di daerah.
Program pertama adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis digital yang memungkinkan masyarakat membayar pajak secara lebih mudah melalui sistem daring yang terintegrasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kedua, pembebasan PBB-P2 bagi masyarakat miskin ekstrem berdasarkan data Desil 1 yang telah diverifikasi sebagai bentuk perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan.
Ketiga, pemutihan denda administratif PBB-P2 untuk seluruh tunggakan hingga tahun pajak 2025.
Program relaksasi tersebut berlaku hingga 31 Agustus 2026, sehingga wajib pajak cukup melunasi pokok pajaknya tanpa dikenai denda administrasi.
Sementara program keempat adalah Deklarasi Dukungan Transformasi Digital Daerah sebagai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas penerapan digitalisasi di Kabupaten Bondowoso.
Kepala Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, mengatakan digitalisasi menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien.
"Melalui digitalisasi pembayaran dan pelayanan, sistem manajemen daerah diharapkan dapat berjalan secara paperless atau tanpa kertas. Selain memangkas birokrasi, sistem ini juga meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat pengelolaan data secara lebih akurat," kata Slamet.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi digital membutuhkan dukungan seluruh elemen pemerintahan. Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga ASN didorong menjadi pelopor penggunaan QRIS serta mendukung penuh Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Pemkab Bondowoso juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, sektor perbankan, dunia usaha, komunitas, serta media yang selama ini berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
