21 Bulan, 121 Kebijakan, Sudah Seberapa Jauh?

Oleh widodo, p.hd.,

pengamat keruwetan sosial

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Ada satu kalimat Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan yang menarik perhatian: dalam waktu kurang dari dua tahun, pemerintah disebut telah membuktikan bahwa berbagai persoalan yang selama puluhan tahun dianggap rumit mulai bisa diselesaikan.

Kalimat ini disampaikan di depan para mantan presiden dan wakil presiden. Ada Jokowi, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin. Sebuah panggung yang secara simbolik menarik: presiden sekarang berbicara tentang capaian pemerintahannya di hadapan mereka yang pernah memegang kendali negeri ini.

Pemerintah tentu berhak menyampaikan prestasinya. Bahkan rakyat memang perlu tahu apa saja yang sudah dikerjakan. Apalagi pemerintah menyebut sudah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan.

Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat: jumlah kebijakan bukan otomatis jumlah masalah yang selesai.

Kalau pemerintah membuat 121 kebijakan, pertanyaan berikutnya sederhana: *hasilnya apa?*

Harga pangan turun atau tidak? 

Petani lebih sejahtera atau tidak? 

Lapangan kerja bertambah atau tidak? 

Daya beli masyarakat membaik atau malah masih harus dihitung dengan kalkulator sambil menarik napas panjang?

Begitu juga dengan swasembada pangan, program biodiesel, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, pendidikan dan berbagai program lainnya. Semua layak diapresiasi apabila memang memberikan manfaat nyata.

Namun pemerintah juga perlu siap menerima pertanyaan kritis. Sebab dalam negara demokrasi, tepuk tangan dan pertanyaan seharusnya berjalan beriringan.

Yang menarik, kalimat Presiden sebenarnya cukup hati-hati. Bukan mengatakan semua masalah puluhan tahun sudah selesai, melainkan mulai diselesaikan.

Dua kata itu penting.

Sebab mengurus Indonesia bukan seperti menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Setelah jawabannya ditemukan, kapur tinggal diletakkan. Persoalan bangsa jauh lebih rumit. Ada kemiskinan, korupsi, pengangguran, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, penegakan hukum, sampai persoalan tata kelola negara yang sudah berakar puluhan tahun.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah sebaiknya bukan hanya seberapa bagus pidatonya, tetapi seberapa terasa hasilnya.

Rakyat tidak hidup dari angka 121 kebijakan. Rakyat hidup dari harga beras, harga minyak goreng, biaya sekolah, ongkos transportasi, kesempatan kerja dan kepastian hukum.

Di situlah ujian sesungguhnya.

Maka pidato Presiden patut didengar, capaian pemerintah patut diapresiasi, tetapi semuanya tetap perlu diuji dengan data dan pengalaman masyarakat.

Sebab dalam politik, klaim boleh setinggi langit. Tetapi yang paling penting adalah kaki rakyat tetap menapak di tanah.

Dan kalau benar masalah-masalah rumit itu sudah mulai diselesaikan, rakyat tentu berharap satu hal: jangan berhenti pada kata “mulai”.

Sebab rakyat sudah terlalu lama mendengar kata proses. Mereka ingin suatu hari bisa mengatakan: “Nah, sekarang kami benar-benar merasakannya.”

 

Editor : Redaksi