Refleksi Kemerdekaan: Memperkuat Kelas Menengah dan Membuka Jalan Ekonomi ke Pasar Global

Jakarta, JatimUPdate.id — Momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan kembali perjalanan ekonomi nasional.

Tujuan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan tema kemerdekaan tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, yang menempatkan kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan sebagai filosofi utama.

Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, menilai Indonesia telah mencatat kemajuan berarti sejak reformasi, tetapi perjalanan menuju kesejahteraan yang adil dan setara dengan negara-negara lain masih panjang.

Didik mengingatkan, Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi yang sangat berat pada 1998. Pendapatan per kapita ketika itu berada di kisaran 455 dolar AS. Namun, melalui proses transisi yang dilakukan pemerintahan Presiden BJ Habibie, stabilitas ekonomi dan politik secara bertahap mulai dibangun. Nilai tukar rupiah berhasil distabilkan, berbagai fondasi kelembagaan diperkuat, termasuk independensi Bank Indonesia dan regulasi antimonopoli, sementara demokratisasi, kebebasan pers, dan pembebasan tahanan politik menjadi bagian penting dari proses reformasi.

Menurut Didik, kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri juga memberikan kontribusi terhadap proses konsolidasi ekonomi dan politik hingga akhirnya Indonesia berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan masuk dalam kelompok G20. Pendapatan per kapita Indonesia kemudian meningkat hingga sekitar 5.000 dolar AS.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan kesenjangan kemajuan ekonomi dengan negara-negara lain. Didik mencontohkan Korea Selatan.

Pada dekade 1960-an, tingkat pendapatan Indonesia dan Korea Selatan relatif tidak jauh berbeda. Akan tetapi, setelah sekitar lima dekade, pendapatan per kapita Korea Selatan telah mencapai sekitar 36.000 dolar AS, atau sekitar tujuh kali lipat dibandingkan Indonesia yang berada di kisaran 5.000 dolar AS.

“Di balik berbagai kemajuan tersebut, Indonesia ternyata masih belum setara dengan negara-negara lain yang berkembang bersama dalam empat sampai lima dekade terakhir,” kata Didik dalam refleksinya mengenai ekonomi Indonesia pada momentum kemerdekaan.

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah menyusutnya kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Berdasarkan studi LPEM FEB UI yang dikutip Didik, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 60 juta orang pada 2018, atau sekitar 23 persen populasi, menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen populasi pada 2023. Artinya, sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah.

Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berlangsung secara kokoh. Pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar lima persen dinilai belum cukup kuat untuk memastikan masyarakat yang telah naik kelas dapat mempertahankan kualitas hidupnya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Didik, mewarisi kondisi ekonomi yang tidak ideal tersebut. Ketika kelas menengah tergerus dan tabungan masyarakat menurun, daya tahan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi juga ikut melemah. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang tahan lama serta mengurangi investasi keluarga untuk pendidikan dan kesehatan.

“Masalah ekonomi seperti ini dapat memunculkan kecemasan mengenai masa depan pekerjaan dan pendapatan. Dalam ekonomi perilaku, hilangnya rasa aman dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan,” ujarnya.

Karena itu, Didik menilai kondisi kelas menengah perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Jika tidak ditangani, tekanan terhadap daya beli dan rasa aman ekonomi masyarakat berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial dan politik.

Dalam konteks tersebut, Didik melihat Presiden Prabowo mulai mendorong perubahan arah kebijakan ekonomi dengan memberikan peran negara yang lebih dominan.

Gagasan tersebut, menurut dia, antara lain berangkat dari kritik terhadap struktur ekonomi yang selama ini dinilai terlalu terkonsentrasi pada kelompok besar.

Didik menyebut Presiden Prabowo dalam sejumlah pidatonya berulang kali menyoroti persoalan konsentrasi ekonomi dan akses pembiayaan perbankan yang dinilai lebih banyak dinikmati kelompok usaha besar. Karena itu, struktur ekonomi nasional perlu ditransformasikan dari bentuk “segitiga” yang mengerucut ke atas menjadi struktur “belah ketupat”, dengan kelas menengah yang kuat sebagai fondasi utama.

Namun, Didik mengingatkan bahwa transformasi tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan yang berorientasi ke dalam atau mengandalkan sumber daya alam. Indonesia juga harus memperkuat orientasi ekonominya ke luar dengan meningkatkan daya saing perdagangan internasional.

“Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau sektor luar negeri kuat, sehingga mampu bersaing di pasar internasional dan memperoleh devisa yang besar,” kata Didik.

Ia menilai Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dalam perdagangan luar negeri, termasuk dibandingkan Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir mampu menunjukkan perkembangan ekspor dan integrasi ekonomi global yang lebih agresif.

Karena itu, menurut Didik, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, penguatan sektor perdagangan luar negeri, ekspor, industri bernilai tambah, serta daya saing internasional harus menjadi bagian penting dari strategi ekonomi nasional.

Refleksi kemerdekaan, dengan demikian, bukan hanya tentang seberapa jauh Indonesia telah tumbuh, tetapi juga tentang bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan kelas menengah yang semakin kuat, kesempatan ekonomi yang lebih merata, dan kemampuan Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

“Indonesia berdaulat, adil, dan makmur” pada akhirnya tidak cukup diwujudkan dengan pertumbuhan angka makroekonomi. Kemerdekaan ekonomi harus dirasakan melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, tabungan yang kuat, kesempatan usaha yang terbuka, serta kemampuan masyarakat untuk menatap masa depan dengan rasa aman.

Editor : Redaksi