Angkutan Pelajar Gratis Malang Segera Mengaspal-beroperasi
Kota Malang, JatimUPdate.id — Langkah Pemerintah Kota Malang untuk merevitalisasi angkutan kota (angkot) sekaligus meringankan beban mobilitas siswa memasuki babak baru.
Program angkutan pelajar gratis di Kota Malang ditargetkan resmi meluncur dan beroperasi penuh pada akhir Agustus 2026.
Mengandalkan puluhan mikrolet yang terpasang sistem pemantau digital (GPS), layanan ini diproyeksikan menjadi solusi transportasi publik yang aman, terintegrasi, dan inklusif.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan bahwa persiapan teknis tidak lagi menemui hambatan mendasar. Pihaknya kini tengah menyelesaikan tahap akhir koordinasi bersama pihak koperasi angkutan sebelum armada dilepas ke jalan.
"Perangkat GPS sudah kita pasang kemarin. Mereka (koperasi) juga menambah beberapa armada lagi karena pengelolaan ini memang melibatkan koperasi angkutan," ujar Wahyu pada Selasa (26/8/2026).
Wahyu menegaskan, pemerintah daerah berupaya keras menjaga agar jadwal operasional tidak mengalami penundaan.
"Targetnya secepatnya bulan ini. Sekarang persiapannya tinggal peluncuran saja," tambahnya.
Modernisasi mikrolet konvensional menjadi angkutan pelajar gratis ini menitikberatkan pada aspek transparansi dan kepastian keselamatan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa dari total estimasi kebutuhan ideal sebanyak 80 armada, sebagian besar telah selesai dimodifikasi sistem pelacakannya.
"Sampai sekarang sudah 73 angkot yang dipasangi GPS. Jumlah ini masih terus berkembang menuju angka ideal sekitar 80 unit," ungkap Widjaja.
Selain pemasangan GPS untuk memantau trayek secara real-time, setiap kendaraan operasional akan dipasangi stiker khusus sebagai identitas resmi angkutan pelajar.
Kendati demikian, Dishub menegaskan tidak semua armada dapat langsung dioperasikan. Proses verifikasi kelayakan kendaraan dan legalitas pengemudi diberlakukan dengan ketat.
"Kami lakukan pemeriksaan menyeluruh. Beberapa kendaraan sempat kami tangguhkan karena dokumennya belum lengkap, seperti STNK yang kedaluwarsa atau pengemudi yang belum memiliki SIM yang sesuai. Standar keselamatan siswa adalah prioritas mutlak," tegasnya.
Program ini tidak sekadar menyediakan tumpangan cuma-cuma bagi anak sekolah, melainkan juga mengubah ekosistem ekonomi transportasi lokal. Operasional angkutan pelajar gratis ini mengadopsi skema Buy The Service (BTS), model pembayaran jasa yang serupa dengan operasional Bus Trans Jatim.
Melalui skema ini, pengemudi angkot tidak lagi bertumpu pada sistem setoran harian yang rentan. Pemerintah melalui koperasi akan membayarkan kompensasi operasional berdasarkan jarak tempuh harian dan Biaya Operasional Kendaraan (BOK).
"Pembelian layanannya disesuaikan dengan BOK. Kami mengacu pada pola Trans Jatim dan regulasi teknis Kementerian Perhubungan. Semua sudah dihitung cermat dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada," terang Widjaja.
Langkah ini memberi jaminan pendapatan tetap bagi para sopir, sekaligus mengikis kebiasaan 'ngetem' atau ugal-ugalan demi mengejar penumpang di jam-jam sibuk.
Kehadiran mikrolet pelajar ini dirancang untuk menyempurnakan rute bus sekolah yang telah beroperasi sebelumnya.
Keunggulan ukuran mikrolet yang lebih fleksibel dimanfaatkan Dishub Kota Malang untuk menjangkau kawasan permukiman dan sekolah pinggiran yang selama ini sulit diakses bus berukuran besar.
Prioritas perluasan jalur diarahkan ke beberapa titik sekolah yang berada di area terluar, seperti SMPN 26 dan SMPN 28 Kota Malang.
"Rute awal tetap mempertahankan jalur bus sekolah yang sudah berjalan, namun kami kembangkan ke titik-titik sekolah yang belum terlayani (blank spot), khususnya SMP 26 dan SMP 28," jelas Widjaja.
Inisiatif angkutan pelajar gratis di Kota Malang memperlihatkan pergeseran penting dalam penataan kota. Dengan menggabungkan teknologi pemantauan, subsidi berbasis kinerja (BTS), dan pemerataan akses pendidikan, program ini berpotensi menjadi model peremajaan angkutan umum perkotaan yang humanis.
Tantangan berikutnya kini berada pada konsistensi pengawasan di lapangan, bagaimana ketepatan waktu armada terjaga dan hak kenyamanan siswa tetap terlindungi di setiap perjalanan pulang-pergi sekolah. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
