Fraksi PDIP-PAN Minta APBD Surabaya 2026 Tak Cuma Kejar Pendapatan
Surabaya,JatimUPdate.id -Fraksi PDI Perjuangan-PAN DPRD Kota Surabaya meminta perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kualitas belanja dan manfaat anggaran bagi warga juga harus menjadi perhatian.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan-PAN, Anas Karno, mengatakan perubahan APBD disusun ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas. Namun, kondisi ekonomi Surabaya masih cukup kuat untuk menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Anas menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Jumat, (28/8). Ia juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya.
Menurut Anas, pemerintah kota masih dapat menggali potensi pendapatan tanpa menambah beban masyarakat. Digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset daerah, dan penguatan badan usaha milik daerah dapat menjadi sumber peningkatan kemandirian fiskal.
“Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Anas.
Ia mengatakan peningkatan PAD sebaiknya bertumpu pada kepatuhan wajib pajak dan penutupan potensi kebocoran. Produktivitas aset daerah juga perlu ditingkatkan.
Fraksi PDIP-PAN mendukung penggunaan pembiayaan alternatif untuk menjaga pembangunan infrastruktur ketika ruang fiskal daerah terbatas. Namun, Anas meminta pemerintah kota menghitung kemampuan keuangan daerah secara hati-hati.
Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, harus menjadi bagian dari setiap skema pembiayaan agar kewajiban pemerintah kota tetap terkendali.
“Yang terpenting bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat,” ujarnya.
Fraksi itu juga meminta pemerintah kota memperbaiki kualitas belanja. Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi PDIP-PAN mendorong belanja modal dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik lebih diarahkan pada kebutuhan warga di tingkat kampung.
Banjir dan genangan, rumah tidak layak huni, penataan permukiman, serta transportasi publik menjadi sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Di sektor pelayanan dasar, fraksi tersebut meminta pemanfaatan SiLPA rumah sakit umum daerah dan puskesmas diarahkan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Anggaran pendidikan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan, dan penurunan stunting juga diminta tetap menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2026.
Anas mengatakan DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya perlu menjaga kemitraan dalam pembahasan perubahan anggaran. Menurut dia, APBD harus disusun bukan hanya untuk menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi warga.
Fraksi PDIP-PAN berharap pembahasan perubahan APBD 2026 menghasilkan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
Editor : Miftahul Rachman
