Hindari Mobilisasi Kepentingan Ansor Jatim Usulkan Muktamar NU Digelar di Kawasan Hutan
Jombang,Jatim update.id - Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mengusulkan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mendatang digelar di kawasan hutan wisata. Gagasan ini ditawarkan untuk menciptakan suasana musyawarah yang lebih terbuka dan mengurangi potensi transaksi kepentingan.
Usulan itu disampaikan Ketua Departemen Pemanfaatan Hutan Bidang Kehutanan PW GP Ansor Jawa Timur, Misbakhul Munir, dalam diskusi tentang kehutanan sosial yang digelar PW GP Ansor Jawa Timur di Jombang, Jumat, (28/8).
“Kenapa Muktamar NU berikutnya tidak kita coba selenggarakan di hutan wisata? Misalnya di kawasan Perhutani seperti Coban Rondo di Malang atau Tanjung Papuma di Jember,” kata Munir.
Menurut dia, lokasi penyelenggaraan dapat mempengaruhi atmosfer forum. Kawasan terbuka dan alami dinilai dapat memberi ruang lebih luas bagi peserta untuk berdialog dan bermusyawarah.
“Kita membutuhkan Muktamar yang udaranya segar sekaligus suasana permusyawaratannya tidak pengap," tambahnya.
Munir mengatakan desain penyelenggaraan Muktamar perlu dievaluasi agar para muktamirin dapat berinteraksi dan menentukan sikap secara bebas.
Ia menilai konsentrasi peserta di lokasi tertentu berpotensi membentuk ruang eksklusif yang mempengaruhi dinamika sebelum persidangan.
“Muktamar harus menjadi ruang bagi lahirnya keputusan melalui musyawarah. Para muktamirin perlu memiliki kebebasan untuk berdialog dan menentukan sikap tanpa tekanan maupun pengondisian,” katanya.
Menurut Munir, kawasan terbuka dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempersempit ruang transaksi politik, mobilisasi kepentingan, maupun pengumpulan peserta dalam lokasi tertentu.
“Kita perlu menciptakan desain Muktamar yang memperbesar ruang dialog dan mempersempit ruang transaksi,” tegasnya.
Ia membayangkan ribuan kiai, ulama, santri dan muktamirin berkumpul di kawasan hijau. Musyawarah berlangsung dalam suasana yang lebih tenang, sementara peserta memiliki kesempatan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Bayangkan para muktamirin bermusyawarah di tengah hutan. Pagi menikmati udara segar, siang berdiskusi tentang masa depan NU, dan pada waktu senggang mereka bisa berjalan di alam. Ada suasana batin yang berbeda,” tuturnya.
Bagi Munir, konsep tersebut juga dapat menjadi bagian dari refleksi atau tadabbur alam. Muktamar tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang untuk melihat kembali perjalanan dan masa depan NU.
“Mungkin kita perlu membawa tradisi Muktamar lebih dekat kepada alam. Hutan mengajarkan keteduhan, keseimbangan, keberagaman dan kehidupan yang saling menopang. Nilai-nilai itu sangat dekat dengan spirit NU.”
Selain soal suasana musyawarah, Munir melihat penyelenggaraan Muktamar di kawasan hutan dapat dikaitkan dengan agenda kehutanan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Ribuan peserta dari berbagai daerah, menurut dia, bisa memberi perputaran ekonomi bagi warga sekitar melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, kuliner, transportasi, homestay, produk pertanian, kerajinan hingga jasa wisata.
“Muktamar dapat menjadi ruang yang mempertemukan kepentingan organisasi dengan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran ribuan muktamirin harus meninggalkan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Munir menyebut Coban Rondo di Malang dan Tanjung Papuma di Jember sebagai contoh kawasan yang bisa dikaji. Namun, ia mengatakan pemilihan lokasi tetap harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, aksesibilitas, keamanan dan kesiapan infrastruktur.
Dengan konsep itu, Muktamar NU diharapkan tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga menghadirkan model permusyawaratan yang lebih teduh, terbuka dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. (*)
Editor : Yuris. T. Hidayat
