DPRD Surabaya Soroti Armada Sampah di Tengah RAPBD-P Rp12,8 Triliun
Surabaya,JatimUPdate.id - DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot memperbaiki penyediaan armada pengangkutan sampah dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026. Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri usai Badan Anggaran memaparkan kekuatan fiskal daerah yang mencapai Rp12,89 triliun.
Angka tersebut merupakan akumulasi pendapatan daerah Rp11,01 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp1,88 triliun. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Rp8,19 triliun, pendapatan transfer Rp2,63 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp173,39 miliar.
Juru bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar atas hasil pembahasan RAPBD Perubahan 2026, Kamis, (10/9).
Pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan diproyeksikan naik Rp114,08 miliar dibanding APBD 2026 sebelum perubahan. Sementara penerimaan pembiayaan mencapai Rp1,88 triliun, termasuk SiLPA 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp516,82 miliar.
Johari mengatakan SiLPA tersebut antara lain berasal dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas. Dana itu akan digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Selain SiLPA, terdapat pembiayaan alternatif Rp1,36 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, total kekuatan fiskal dalam RAPBD Perubahan 2026 mencapai Rp12,89 triliun.
Besarnya anggaran tersebut, kata Syaifuddin, harus tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Ia meminta pemerintah mencari terobosan dalam penggunaan anggaran tanpa menggeser orientasi pada kepentingan warga.
Syaifuddin mencontohkan pembangunan halte. Menurut dia, pemerintah dapat menggandeng pihak lain agar halte tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas publik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui pemanfaatan ruang iklan.
"Kalau halte yang begitu banyak disoroti masyarakat, bangun kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya," kata Syaifuddin.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi armada pengangkutan sampah. Sejumlah kendaraan dianggap sudah tidak layak dan berpotensi mengganggu pengguna jalan.
"Karena banyak yang tidak layak, yang seharusnya tidak mengganggu pengguna jalan, maka kita upayakan untuk terus ditingkatkan kaitan penyediaan mobil angkutan sampah," kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia mencontohkan anggaran beasiswa yang semula disiapkan untuk sekitar 24 ribu penerima, tetapi realisasinya hanya sekitar 3 ribu penerima.
"Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa," kata Eri.
Menurut Eri, anggaran yang dialihkan tetap diarahkan untuk sektor pendidikan dan pembinaan warga, utamanya masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti penyerapan anggaran program bagi generasi muda di 31 kecamatan. Eri mengatakan anggaran tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang memberi dampak ekonomi, bukan sekadar kegiatan seremonial.
"Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan," tegasnya.
Eri mencontohkan usaha laundry sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan pemuda. Menurut dia, bantuan pemerintah harus disertai metode dan rencana kerja yang jelas agar dapat berkembang menjadi usaha berkelanjutan. (*)
Editor : Miftahul Rachman
