Kontroversi Hillary Brigitta Lasut DPR asal NASDEM
JatimUpdate.id – Hillary Brigitta Lasut merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termuda dari partai Nasdem. Akhir-akhir ini membuat kontroversi baru lagi yang ramai dijagat maya. Hillary melaporkan Mamat Alkatiri stand up komedian Indonesia.
Hillary menyoroti penggunaan kata kasar yang dipergunakan oleh Mamat Alkatiri dalam materi roasting. Menurut DPR dari partai Nasdem itu kata yang dipakai merupakan untuk perundungan bukan kritik.
Baca Juga: DPR Sahkan 10 Dewas BPJS Periode 2026–2031, Ini Daftar Namanya
"Yang bilang anj**g dan t*i bukan penghinaan coba aja kalo dia ngomong begini ke ibu atau anak kalian memang pejabat publik boleh di kritik. Tapi setau saya di Indonesia mau dia pejabat publik mau dia pembantu rumah tangga, tetap tidak boleh di bully apalagi di maki. Gausah bawa-bawa saya pejabat publik harus siap dikritik deh. T*i dan g*bl*k bukan kritik. Itu BULLY DAN VERBAL HARRASMENT," dikutip dari Era.id, Rabu (5/10).
Selain dengan Mamat Alkatiri Hillary juga melakukan tindakan kontrovesi pada tahun 2021. Menurutnya anggota DPR tidak etis harus melakukan karantina di Wisma Atlit karena anggota dewan memiliki kedudukan yang sama sehingga bisa melakukan karantina secara mandiri.
"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," terang Hillary dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Desember 2021, dilansir Kompas.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Langkah Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI
Selain itu anggota DPR dari partai Nasdem itu kawatir, jika DPR tidak boleh karantina mandiri maka bisa mendiskreditkan kesetaraan Lembaga.
"Selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk presiden," ujar dia.
Hillary Brigitta juga pernah meminta ajudan dari anggota TNI. Sebelum kontrovesi karantina mandiri DPR, dia mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, dengan tujuan meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.
Baca Juga: Bamsoet Dorong Penguatan Regulasi Dana Desa agar Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Atas sikap yang dilakukannya pun itu Hillary banyak mendapat hujatan dan kritikan dari masyarakat sehingga dia membatalkan suratnya kepada KSAD..
"Kami memohon maaf dan semoga hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kerja sama yang baik selama ini antara TNI AD dan Komisi I PR RI khususnya dengan kelompok Fraksi Partai Nasdem," tulis Hillary dalam surat tersebut.(rud)
Editor : Redaksi
