Fathorrahman Fadli IDR Minta Ketua Umum Partai Tak Bisu soal Gibran

Jakarta, JatimUPdate.id – Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, mendesak para ketua umum partai politik melakukan evaluasi terhadap keputusan politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Ia menilai, pimpinan partai harus bertanggung jawab menjaga kualitas demokrasi dan tidak mengabaikan persoalan konstitusional yang menjadi perhatian masyarakat.

Fathorrahman menyoroti peran elite partai dalam proses politik yang menentukan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden pada 2024. Menurutnya, para pemimpin partai perlu merefleksikan keputusan yang telah diambil dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi demokrasi.

"Partai politik juga sangat merusak bangsa, terpilihnya Gibran yang melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan itu adalah buah patgulipat para pemimpin partai," tegas Fathorrahman Fadli di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan kritik politik Fathorrahman terhadap para pimpinan partai yang terlibat dalam dinamika pencalonan Gibran. Ia menilai, partai politik tidak cukup hanya menjalankan proses pencalonan, tetapi juga harus memastikan keputusan politiknya sejalan dengan prinsip konstitusi dan kepentingan publik.

Polemik ini kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan tersebut tidak secara langsung menyatakan Gibran melakukan tindak pidana. (Mahkamah Konstitusi)

Fathorrahman berharap polemik ini menjadi momentum bagi elite partai untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan politik sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Soroti Tanggung Jawab Ketua Umum Partai

Fathorrahman menilai, ketua umum partai politik memiliki tanggung jawab penting dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan strategis organisasi. Karena itu, ia meminta para pemimpin partai tidak menghindari pembahasan mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan tata kelola negara.

Menurut pria yang juga menjadi peneliti di Institut Peradaban tersebut, keputusan politik dalam Pilpres 2024 perlu menjadi bahan evaluasi bagi para pimpinan partai. Evaluasi itu, menurutnya, diperlukan agar proses politik ke depan semakin memperhatikan kepatuhan terhadap konstitusi serta kepercayaan masyarakat.

Ia juga mengkritik sikap elite politik yang dinilainya tidak cukup terbuka dalam merespons polemik terkait Gibran. Fathorrahman berharap para pimpinan partai bersedia meninjau kembali sikap politik mereka dengan mempertimbangkan prinsip hukum dan kepentingan bangsa.

Meski melontarkan kritik keras, penilaian bahwa pencalonan Gibran merupakan pelanggaran konstitusi adalah pandangan Fathorrahman. Kesimpulan hukum mengenai pelanggaran tertentu harus mengacu pada putusan dan kewenangan lembaga yang berwenang.

Minta Elite Politik Kembali pada Prinsip Demokrasi

Fathorrahman berharap para ketua umum partai politik mengedepankan akal sehat dan kepentingan nasional dalam menghadapi polemik politik. Menurutnya, elite partai perlu menunjukkan tanggung jawab dengan membuka ruang evaluasi terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Mereka mesti kembali pada akal sehat dan tidak lagi membiarkan kerusakan negara ini semakin dalam," harapnya.

Ia menilai, partai politik mempunyai posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi karena menjadi bagian penting dalam proses pencalonan pemimpin nasional. Oleh sebab itu, tanggung jawab partai tidak seharusnya berhenti setelah kontestasi pemilu selesai.

Fathorrahman mendorong pimpinan partai menjadikan polemik tersebut sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan dan memperkuat penghormatan terhadap aturan hukum.

Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan mengevaluasi keputusan politik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ia berharap para elite politik dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap kepentingan bangsa, prinsip konstitusi, dan akuntabilitas dalam menjalankan mandat politik (*)

Editor : Redaksi