Memberi Ruang Kemanusiaan untuk PKL Waduk Unesa
Catatan Redaksi - Sudah delapan bulan ekonomi di kawasan Waduk Unesa mendadak senyap.
Larangan berjualan bagi para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut bukan cuma perkara hilangnya tempat mencari nafkah. Namun juga terkait tersisihnya warga lokal di tanah kelahiran mereka sendiri.
Ungkapan "ingin menjadi tuan rumah di kota sendiri" yang dilontarkan perwakilan pedagang menandakan ironi sekaligus jeritan hati di tengah kota metropolitan yang terus bersolek.
Publik memahami penataan kota dan penegakan regulasi merupakan keniscayaan demi ketertiban dan keindahan Surabaya.
Pun Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang disiapkan pemkot merupakan langkah terstruktur yang patut diapresiasi.
Namun, ketika relokasi tersebut berujung pada sepinya pembeli dan matinya pendapatan pedagang yang sudah bertahan selama dua dekade, publik harus berani mengevaluasi kebijakan tersebut.
Waduk Unesa bukan cuma hamparan air; tempat itu telah bermutasi menjadi ruang publik, ikon kota, dan magnet alamiah bagi anak muda Surabaya.
Daya tarik inilah yang tidak serta-merta bisa dipindahkan ke dalam gedung SWK.
Membiarkan PKL terpuruk selama delapan bulan tanpa solusi konkret mencederai semangat kemandirian ekonomi warga.
Sedangkan pedagang telah bertaruh dengan modal sendiri, berjuang tanpa intervensi APBD, dan hanya meminta satu hal hak untuk bekerja.
Sudah saatnya pemangku kebijakan mengetuk sisi kemanusiaan dan fleksibilitas regulasi.
Sebab jetertiban tidak harus mengorbankan hajat hidup orang banyak. Solusi jalan tengah seperti pembinaan estetika lapak, pembatasan jam operasional, menjaga kebersihan bersama, hingga menyulap kawasan tersebut menjadi destinasi wisata terpadu jauh lebih bijak ketimbang pelarangan total.
Jadikanlah Surabaya kota yang tidak hanya megah secara infrastruktur, tetapi juga ramah dan humanis bagi setiap warga yang ingin menyambung hidup dengan cara yang mandiri dan terhormat.
Editor : Redaksi
