Pemkab Sidoarjo Perkuat Forum CSR, Subandi Dorong Perusahaan Bantu Pembangunan dan Serap Tenaga Kerja Lokal

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Forum CSR sebagai mekanisme satu pintu dalam penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menyelaraskan kontribusi dunia usaha dengan prioritas pembangunan daerah.

Penguatan Forum CSR tersebut dibahas dalam audiensi yang melibatkan jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, Senin (26/10/2026).

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, penguatan pengelolaan CSR menjadi semakin penting di tengah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD agar program pembangunan prioritas tetap berjalan.

“Kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah, mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.

Subandi menyebut, jumlah perusahaan di Sidoarjo mencapai sekitar 6.000 perusahaan. Besarnya potensi dunia usaha tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Dia mengapresiasi perusahaan yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Namun, Subandi menegaskan bahwa kontribusi tersebut perlu dikelola secara terarah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Subandi meminta program CSR diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah, terutama infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat agar dukungan perusahaan tepat sasaran.

Dia juga mengusulkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam pembiayaan program pembangunan. Salah satu skema yang dapat dibahas adalah komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR.

Meski demikian, skema tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan program serta kemampuan masing-masing pihak.

“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Subandi menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Sidoarjo. Dia menilai tingginya angka pengangguran membutuhkan komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

Subandi berharap perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada warga lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.

“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, sinergi pemerintah dan dunia usaha tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Kolaborasi tersebut juga harus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk memperluas kesempatan kerja.

Subandi turut menekankan pentingnya penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan pembangunan daerah. Penempatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik harus direncanakan secara terpadu.

Perencanaan tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dia pun meminta Forum CSR menjalankan fungsi koordinasi secara nyata, bukan sekadar menjadi wadah formal tanpa tindak lanjut.

“Saya titip, dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesan Subandi.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Herti mengatakan, forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Menurut dia, keberadaan forum diharapkan dapat mendorong tata kelola CSR yang lebih baik, sesuai regulasi, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat