Menembus Fatamorgana Job Fair dan Ironi Struktural Ketenagakerjaan Kita

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Ulasan analitis  ini mencoba  menelanjangi sebuah ironi yang teramat telanjang di ruang publik kita hari ini. Di satu sisi, hiruk-pikuk penyelenggaraan job fair dengan spanduk raksasa dan antrean mengular terus direproduksi sebagai panggung performatif untuk meyakinkan publik bahwa negara hadir. 

Namun di sisi lain, struktur makro ekonomi kita sedang mengalami erosi yang dalam: kelas menengah merosot tajam, sektor informal meluber tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, dan para sarjana terjebak dalam lorong panjang ketidakpastian kerja.
Budaya birokrasi kita sering kali terjebak pada fetisisme angka kuantitatif: berapa jumlah pengunjung Job Fair yang hadir, berapa meter persegi karpet yang digelar, dan berapa ton CV yang berhasil dikumpulkan di dalam kardus. 

Angka-angka ini sangat memanjakan laporan pertanggungjawaban di atas kertas, tetapi mandul secara substansial. Ketika sebuah instansi atau Dinas Tenaga Kerja berhenti pada event organizing, di mana kesuksesan diukur dari riuhnya kerumunan, maka job fair tidak lebih dari sebuah ritual birokrasi tahunan untuk meredam kepanikan sosial. 

Padahal, pertanyaan fundamental yang tabu diajukan oleh penyelenggara adalah berapa placement rate riil dalam kurun waktu 30 hingga 90 hari ke depan. Tanpa metrik pasca-acara yang transparan—siapa yang benar-benar terserap, di sektor apa, dengan perlindungan jaminan sosial seperti apa—job fair bertransformasi menjadi pencitraan simbolik yang menutupi lubang besar kegagalan kebijakan makro-ekonomi dalam menciptakan ekosistem industri formal yang berkelanjutan.

Angka lebih dari 60% tenaga kerja kita yang tertahan di sektor informal bukan sekadar statistik ketenagakerjaan, melainkan sebuah gejala de-industrialisasi prematur dan ketidakmampuan ekonomi menyerap bonus demografi. Lapangan kerja formal berkualitas tinggi tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan laju lulusan perguruan tinggi dan SMK setiap tahunnya. Akibatnya, pasar kerja mengalami over-supply tenaga kerja terdidik yang berdesak-desakan memperebutkan lowongan yang sangat terbatas. 

Dalam situasi semacam ini, job fair kerap dimanfaatkan oleh sebagian korporasi sekadar untuk branding korporat—menjaga citra perusahaan agar tetap tampak ekspansif di mata publik—meskipun formasi riil yang dibuka sangat minim. Pencari kerja yang datang dengan asa tinggi sering kali dipaksa menghadapi kenyataan pahit: antre berjam-jam di bawah terik matahari, hanya untuk diarahkan melakukan pindai QR dan melamar secara daring, sebuah pengkhianatan kecil terhadap peluh para pencari kerja.
Bukan berarti gagasan mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja harus dihapus. Jalur cepat rekrutmen massal untuk sektor tertentu tetap memiliki fungsi valid, namun reformasi total integritas penyelenggaraan adalah sebuah keniscayaan. 

Pemerintah harus mengubah paradigma dari event organizer menjadi fasilitator ekosistem, di mana keberhasilan diukur dari sinkronisasi antara kurikulum Balai Latihan Kerja dan kebutuhan riil dunia industri daerah. Penyelenggara dan industri juga wajib menerapkan kurasi ketat tanpa memberi ruang bagi stan pameran yang hanya berniat mangkir kewajiban administratif tanpa komitmen lowongan riil walk-in interview di tempat.

Sementara bagi pencari kerja, strategi targeted approach menjadi perisai agar tidak terjebak dalam keputusasaan budaya sebar CV massal.
Kecurigaan ini menemukan titik matanya di sini: job fair tanpa transparansi placement rate adalah pengalihan isu atas kegagalan struktural. Selama negara masih merasa cukup dengan menampilkan kerumunan pencari kerja sebagai simbol produktivitas, maka kemerosotan kelas menengah dan jeritan para sarjana pengangguran akan terus dianggap angin lalu.

Pertanyaannya kembali pada nurani pemangku kebijakan, apakah birokrasi kita memiliki keberanian moral untuk jujur pada angka-angka di lapangan, ataukah kita akan terus nyaman hidup dalam teater pencitraan tahunan?

Editor : Redaksi