Reses, Ketua Fraksi PKS Beber Sejumlah Keluhan Warga
Jatimupdate.id - Dalam kegiatan reses atau jaring aspirasi masyarakat disejumlah titik. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo mendapatkan keluhan terkait sistem zonasi, dana permakanan serta usulan pelatihan khusus balita dan anak.
"Kami akan sampaikan kepada pemerintahan Kota Surabaya," tegas Cahyo.
Baca Juga: Cahyo Soroti Pengangguran Muda, Dorong UMKM Jadi Alternatif Kerja
Perihal zonasi, Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, sistem tersebut merupakan peraturan dari pusat, yang dilaksanakan pemerintahan kota Surabaya. Hal ini untuk pemerataan kualitas sekolah. Kendati begitu, masih ada kelemahan dan kekurangan.
"Misalnya tidak semua anak bisa masuk di zona sekolah negeri," urai Cahyo
Bila siswa terpaksa masuk sekolah swasta. Dan masih terbatas secara ekonomi. Maka, tegas Cahyo Pemkot harus hadir, melakukan intervensi demi pendidikan anak anak di Kota Pahlawan. Mencarikan solusi, baik melalui anggaran APBN, CSR atau Baznas.
"Selama itu jangkauannya tanggung jawab Pemkot, maka harus hadir." terangnya
Baca Juga: Nyaris Satu Tahun Raperda Hunian Layak Terus Digodok, Pansus Akui Alot
Di samping itu, Cahyo juga mendorong Pemkot melakukan komunikasi dengan Pemprov Jatim, untuk menumbuhkan sekolah-sekolah SMA di Surabaya agar masuk zonanya. Kemudian, melaksanakan kebijakan zonasi dengan baik, melihat realitas lapangan.
"Disitu kebijakan, ada kebutuhan, maka harus hadir memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada." bebernya.
Terkait usulan warga, untuk mendapatkan pelatihan khusus pijat bagi balita dan anak. Pihaknya berjanji akan mendorong Disperinaker membikin pelatihan yang dimaksud. Melalui rapat koordinasi di Komisi D. Sebab, sudah jarang ditemukan seseorang punya keahlian khusus memijat balita dan anak.
Baca Juga: Penggodokan Sejumlah Pasal Tuntas, Pansus Hunian Layak Yakin Raperda Segera Rampung
"Insya Allah, kami sampaikan di rapat Komisi D bersama Disperinaker," ujarnya.
Mengenai permakanan, Cahyo memaparkan, tahun lalu sudah mengusulkan per kepala Rp.11.000. Namun, ia mengusulkan naik menjadi Rp15.000 dan biaya pengiriman jadi Rp2.000, dengan dipotong pajak. Namun, perlu dikaji lebih mendalam, menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan pokok.
"Masukkan dari ibu-ibu idealnya Rp15.000 dan ongkos kirim Rp.2.000," demikian ungkap Cahyo. (roy)
Editor : Ibrahim
