Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD RI

JAKARTA (JATIMUPDATE.ID) -Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima kunjungan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Kedua tokoh membahas dinamika yang terjadi belakangan ini. Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang akan digelar 11 April nanti.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD RI agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.

"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya," katanya.

Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang.

"Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," ujarnya.

Enam tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan dalam aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada 11 April mendatang dinilai wajar oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Sebab, isi dari enam tuntutan tersebut adalah suara terpendam kebanyakan rakyat yang belum keluar secara masif. Jadi, mahasiswa menjadi saluran sekaligus penyambung lidah rakyat tersebut.

“Kalau kita baca isi enam tuntutan mereka, sangat wajar. Karena itu saya ingatkan juga kepada aparat, khususnya kepolisian, jangan represif. Para mahasiswa itu adalah generasi bangsa, yang wajib memikirkan masa depan bangsanya. Mereka juga calon pemimpin masa depan,” tukas LaNyalla Jumat (8/4/2022).

Ditambahkan LaNyalla, tuntutan pertama mereka yang meminta sikap dan kalimat yang tegas dari Presiden Jokowi tentang penolakan penundaan pemilu dan 3 periode memang diperlukan. Agar elemen lain, termasuk partai politik tidak terus menimbulkan kegaduhan publik soal itu.

Sementara tuntutan tentang penundaan dan kaji ulang UU Ibu Kota Negara juga tidak ada salahnya. “Karena memang UU tersebut kurang public meaningful participation dan sekarang sudah ada yang menguji di MK,” tandas LaNyalla.

Sedangkan tuntutan ketiga, empat dan lima, lanjut LaNyalla, mutlak adalah tuntutan mayoritas rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa. Mulai dari stabilisasi harga sembako, pengusutan mafia minya goreng, hingga penyelesaian konflik agraria yang hampir merata di semua wilayah.

“Tuntutan terakhir mahasiswa yang minta Pasangan Jokowi-Makruf melaksanakan janji kampanye juga wajar. Karena harus jujur, ada janji-janji yang belum dipenuhi. Dan masih ada kesempatan waktu hingga 2024 untuk menuntaskan,” urai Senator asal Jawa Timur itu.

Seperti diberitakan, BEM SI bakal melakukan demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022. Demonstrasi ini akan mengusung enam tuntutan dan merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan pada 28 Maret 2022 lalu.