PBNU Bentuk Satuan Tugas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Perkuat Ketahanan Nasional

Surabaya, JatimUPdate.id,- Ketua PBNU Alissa Qotrunnada atau Alysa Wahid mengatakan, bahwa Satuan Tugas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) ini merupakan upaya menghadirkan NU sampai kepada keluarga. Isu keluarga adalah isu yang strategis dan sentral sehingga GKMNU menjadi ruang pengorganisasian khidmah untuk jamaah.

"Kita butuh Satuan Tugas (Satgas) dimana kita ingin berlari kencang untuk membangun kegotongroyongan. Satgas ini akan menjadi pelumas atau oli yang akan mempercepat jalannya organisasi," Jelas Alysa Wahid saat menghadiri Kegiatan ‘Pelibatan Masyarakat Program Ketahanan Keluarga Wilayah Jatim’ kerjasama Kemenag dan PBNU di Hotel Fairfield Surabaya, Rabu (7/6).

Satgas ini memiliki tugas dan fungsi dalam mendampingi dan mengakselerasi setiap isue strategis yang ada, dibawah komando Satgasnas dari PBNU.

Terdapat enam dimensi Program GKMNU diantaranya Relasi Maslahat, Kelaluarga Sejahtera, Keluarga Sehat, Keluarga Terdidik, Keluarga Moderat dan Keluarga Cinta Alam. Banyak program yang bisa dijalankan

"Relasi Maslahat dicontohkan sebagai akhlak nahdliyin, relasi makruf dan pengasuhan yang baik sama halnya dengan keluarga sehat memberikan langkah agar warga NU Tidak Stunting, PHBS dan tidak kawin anak," jelasnya.

Alysa menegaskan, bahwa Satgasnas ini akan dimulai di Jatim, Jateng, DIY, di 78 kabupaten/kota dengan 1.231 kecamatan. Khusus di Jawa Timur direncanakan akan dibentuk 45 cabang, 657 mwc dan 8.501 desa dan kelurahan.

"Rencana jangka pendek Juni-Agustus 2023 akan melakukan konsolidasi wilayab dan pembentukan satgas, pematangan kemitraan, penyiapan instrumen pelaksanaan program hingga peningkatan kapasitas kader NU untuk kegiatan kegiatan kerjasama," tegasnya.

Gubernur Jatim Khofifah mendukung penuh hadirnya Satuan Tugas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). Menurutnya, satgas ini akan menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan keluarga yang akhirnya menjadi penguat ketahanan nasional.

“Permasalahan keluarga ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Jika ketahanan keluarga terjaga maka akan menjadi basis ketahanan nasional. Dengan hadirnya Satgas GKMNU yang dibentuk hingga tingkat ranting (desa/kelurahan) akan mampu menjadi bagian yang dapat mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan dari mulai seorang anak dilahirkan sampai dengan saat kematian,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, saat ini definisi keluarga menurut PBB dan nasional masih terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan perkawinan yang sah. Sehingga ini bagian dari membangun peradaban agar seorang anak menjadi jelas keturunannya, nasabnya dan seterusnya.

“Tetapi bahwa hari ini dan yang akan datang persoalan Family resilience atau ketahanan keluarga bukan persoalan sederhana. Baik terkait definisi keluarga dalam undang-undang maupun dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah,” katanya.

“Desain besar membangun ketahanan keluarga dan membangun keluarga maslahah mungkin kita perlu ambil posisi yang paling mendasar, yakni definisi keluarga menurut PBNU. Untuk itu, ada baiknya kita cocokkan dengan data BPS supaya secara scientific semua terukur,” lanjutnya.

Khofifah menambahkan, membangun kerjasama dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Hal ini karena family resilience atau ketahanan keluarga ini kemudian menjadi ikhtiar bersama-sama dari seluruh stakeholder.

“Desain besar program ini memang sudah ada arah ke sana sampai dengan nanti ke depannya seperti apa ekonomi, pendidikan, cinta tanah air, nilai kebangsaan, dan seterusnya,” katanya. (Yah)

Editor : Yuris P Hidayat