Posnu Surabaya Meragukan Kinerja Pansel Bawaslu, Sebar Kontak Pengaduan
Surabaya,JatimUpdate.id - Sebagai lembaga pemantau pemilu serentak 2024. Dewan Pengurus Cabang Poros Sahabat Nusantara (DPC Posnu) Surabaya telah menelaah hasil seleksi badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kota/kabupaten periode 2023-2028.
Dalam rilisnya Posnu Surabaya menyebut, seleksi dibuat pada 31 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H ayat (2), setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Irsal Ghaffar ketua DPC Posnu Surabaya mengatakan, panitia seleksi (Pansel) tidak memperhatikan pasal 10 ayat 7 dan pasal 92 atau 11 UU 7/2017.
Pada Pasal tersebut tambah Isral, menyatakan keanggotaan Bawaslu RI provinsi dan kab/kota harus memperhatikan kedudukan keterwakilan perempuan 30%.
"Seharusnya amanah undang-undang tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi siapapun yang melaksanakan seleksi pejabat politik seperti Bawaslu kota/Kabupaten." kata Isral, Rabu (2/8).
Pansel imbau Isral juga harus mematuhi
amanat perturan perundang-undangan tanpa terkecuali termasuk pansel Bawaslu. Apabila keterwakilan perempuan dari 30%, sepuluh orang diabaikan.
Terhadap hal itu, pihaknya siap menerima aduan dari pihak yang merasa dirugikan hak-hak politiknya oleh pansel, karena keputusan yang inkonstitusional.
"Khususnya bagi Emak-emak yang mengikuti seleksi komisioner Bawaslu dan dibuktikan lewat hasil pengumuman kab/kota zona 1 wilayah Jawa Timur," ujarnya
Pengdauan bisa langsung menghubungi kontak person Posnu Surabaya via WhatsApp 08819341713 dan 081331406805.
Setelah mendaptakan pengaduan Posnu Surabaya akan melaporkan ke Komnas HAM perempuan serta akan menggugat hasil keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan Bawaslu kepada PTUN (Pengadilan Usaha Tata Negara). (rls)
Baca Juga: Perolehan Suara Arjuna Fantastis, Cak Ji Klaim Setahun Pesiapan dan Turun ke Bawah
Editor : Ibrahim
