PKN Desak Evaluasi Kebijakan Kenaikan UKT: Pendidikan Harus Terjangkau untuk Semua

Reporter : -
PKN Desak Evaluasi Kebijakan Kenaikan UKT: Pendidikan Harus Terjangkau untuk Semua
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum

Jakarta, JatimUPdate.id,- Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, Rabu (22/5/2024) menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap meresahkan banyak mahasiswa dan keluarganya. Dalam pernyataannya, Anas menegaskan bahwa kenaikan UKT yang drastis berpotensi merusak akses ke pendidikan tinggi yang adil dan merata.

PKN memahami bahwa penyesuaian UKT mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, Anas Urbaningrum menekankan bahwa kenaikan tersebut harus mempertimbangkan keadaan ekonomi mahasiswa dan keluarganya. "Kenaikan yang meroket jelas akan merusak keadilan akses terhadap pendidikan tinggi," ujar Anas.

Baca Juga: Setelah Bertemu Jokowi, Nadiem Umumkan UKT Batal Naik Tahun Ini

Anas Urbaningrum mengkhawatirkan bahwa jika akses pendidikan tinggi semakin menyempit, kampus akan menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga yang mampu secara ekonomi. "Ini akan menciptakan ketidakadilan baru dalam bidang pendidikan, dimana hanya golongan ekonomi atas yang dapat menikmati pendidikan tersier," tambahnya.

Anas juga mengkritik argumen Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, yang menyatakan bahwa kenaikan UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Menurutnya, semua mahasiswa, baik baru maupun lama, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang adil. "Tidak ada jaminan bahwa mahasiswa baru berasal dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi. Alasan Menteri Nadiem tidak relevan dalam konteks ini," tegas Anas.

Baca Juga: Membahas UKT Mahal

Lebih lanjut, PKN mendesak pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan kenaikan UKT. Anas menekankan bahwa pendidikan tidak boleh dipengaruhi oleh komersialisasi dan harus dijalankan dengan prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa. "Pendidikan harus terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas ekonomi. Kampus tidak boleh menjalankan bisnis dengan mahasiswanya, apalagi melakukan eksploitasi dengan menarik UKT yang tinggi," jelasnya.

Anas Urbaningrum menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen PKN untuk memperjuangkan keadilan dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia. "Pendidikan harus menjadi hak semua warga negara dan tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi," pungkasnya.

Baca Juga: Berstatus PTNBH, Rektor Unesa Pastikan Tidak Ada Kenaikan Biaya UKT

Pernyataan ini menegaskan posisi PKN dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa hambatan ekonomi.(YH/NT)

Editor : Yuris P Hidayat