Dinilai Ancam Ketahanan Nasional, PB HMI Serahkan Draf Persoalan LSM Asing ke Kemendagri
Jakarta, Jatimupdate.id - Muh Jusrianto (Sekjend PB HMI) menyikapi persoalan LSM asing. Menurutnya keberadaan LSM asing hanya sebagai formalitas mengatasnamakan moral dengan berkedok lingkungan hidup yang realitasnya kontra terhadap kepentingan nasional.
Salah satu (LSM) asing yang menjadi sorotan PB HMI ialah Green Peace Indonesia (GPI), hal ini diketahui setelah Muh Jusrianto bertemu dengan Kabag Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga: “KOHATI 5.0: Menguatkan Identitas Kepemimpinan Perempuan Menuju Cita-Cita Bangsa Indonesia”
“Kampanye negatif yang yang dimotori GPI bukanlah sesuatu yang bebas kepentingan, melainkan terikat pada kepentingan politik bisnis global," ujar Muh Jusrianto (Sekjend PB HMI), Kamis (1/8/2024).
Menurut Jusrianto kampanye yang dilakukan GPI tidak lain ialah hanya suatu motif bisnis belaka yang dilakukan guna untuk mencegah produksi minyak sawit Indonesia bersaing secara global, apalagi bisnis ini menjadi pesaing produksi minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati yang di produksi negara lain.
PB HMI menilai negara maju memanfaatkan Greenpeace sebagai “tukang gebuk” melalui kampanye hitam.
Minyak sawit memang menjadi komoditas paling produktif dan dicari di banyak negara dengan produksi mencapai 40 persen dan disusul minyak lainnya.
Hal inilah yang kemudian tidak menampik bahwa aksi kampanye dengan motif lingkungan yang diprakarsai oleh Greenpeace sebenarnya tidak lain hanya untuk menyerang kepentingan nasional dan bermuatan kepentingan politik asing. PB HMI meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memblokir seluruh rekening yang dimiliki GPI.
Hal ini berguna untuk mengungkap dan melihat dari mana dana yang selama ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye dan aksi Greenpeace. Apalagi, kata Jusrianto, GPI tak lebih sekadar LSM asing dengan agenda utama mengganggu ketahanan nasional.
Baca Juga: Fauzi Amro: DPR Dorong Literasi dan Akses Pembiayaan
Menurut Jusrianto, GPI merupakan perpanjangan tangan LSM asing yang memainkan peran khusus dalam melemahkan perekonomian dan bisnis dalam negeri dengan isu lingkungan yang digaungkannya
"Sehingga, siapapun yang menyuarakan isu tersebut, sudah pasti mendapat dukungan dari masyarakat global," tuturnya.
Bambang Irawan, Ketua Bidang Politik dan Demokrasi PB HMI, sudah menjadi pemahaman umum bahwa kepentingan politik global berkaitan erat dengan persaingan bisnis global dewasa ini.
Maka dari itulah, narasi besar yang digaungkan GPI seharusnya perlu dilihat, dipahami dan didalami oleh masyarakat bahwasanya agenda ini ialah pengaturan global yang ingin mematikan bisnis komoditas yang sedang berkembang khususnya Indonesia.
Baca Juga: Kader HMI FK Undip Semarang, dr. Fadel Yudawa Resmi Pimpin LKMI
"Dan yang perlu dipahami adalah ‘tidak ada makan siang gratis’. Kalimat satire tersebut dimaksudkan terkait dengan keberadaan GPI di Indonesia dan apa yang dibelanya selama ini," katanya.
PB HMI juga mengantisipasi dan meminta semua pihak untuk mewaspadai ancaman GPI dan seluruh LSM asing terhadap ketahanan nasional Indonesia.
Kedua, mendorong agar perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi kegiatan LSM asing seperti GPI yang berpotensi membahayakan kepentingan perekonomian nasional.
Terakhir, meminta pemerintah untuk bersikap tegas terhadap GPI seperti memblokir dana dan mengevaluasi keberadaannya.
Editor : Yuyung CY
