Tiga Juta Vaksin PMK untuk Ternak Mulai Di Distribusikan Pemerintah
JAKARTA (Jatimupdate.id) - Tiga Juta Vaksin PMK untuk ternak Mulai Di Distribusikan Pemerintah. Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan PMK Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan pemerintah telah mengimpor tiga juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk menangai wabah itu di Tanah Air.
"Pemerintah telah melakukan impor tiga juta dosis vaksin yang jenisnya sudah disesuaikan dengan sero tipe virus PMK yang ada di Indonesia dan telah melalui uji kesesuaian terlebih dahulu sebelum didistribusikan," katanya dalam konferensi pers mengenai perkembangan penanganan PMK yang diikuti via daring dari Jakarta, Selasa 19 Juli.
Baca Juga: Forkopimda Nganjuk Siagakan Kembali Tim Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak
Menurut dia, vaksin PMK yang sudah disetujui importasinya antara lain produk vaksin dari Prancis, China, Brazil, dan Argentina.
"Saat ini pemerintah juga terus berupaya mengembangkan vaksin PMK buatan dalam negeri untuk memenuhi keperluan penanganan dan kontrol PMK di Indonesia," tuturnya. Ia menambahkan, pemerintah mendistribusikan vaksin PMK impor dalam dua tahap.
Menurut dia, pada tahap pertama pemerintah mendistribusikan 800.000 dosis vaksin dan hingga 18 Juli 2022 telah menggunakannya untuk melakukan vaksinasi PMK pada 540.978 hewan ternak.
Baca Juga: Capaian Vaksinasi PMK Jatim Tertinggi Di Indonesia Mencapai 2,58 juta dosis
Pada tahap kedua pemerintah mendistribusikan 2,2 juta dosis vaksin PMK dan penyalurannya sampai sekarang masih berlangsung.
Wiku mengatakan bahwa pada 18 Juli 2022 ada tiga provinsi yang cakupan vaksinasi PMK-nya tergolong tinggi, yakni Jawa Timur yang sudah memvaksinasi 24.746 hewan ternak. Selanjutnya Bali yang sudah memvaksinasi 3.559 hewan ternak, dan Jawa Tengah yang telah memvaksinasi 3.384 hewan ternak.
Namun, menurut dia, masih ada pula provinsi yang cakupan vaksinasi PMK-nya di bawah 25 persen.
Baca Juga: Sepuluh Juta Ternak di Jatim Telah di Vaksin PMK
"Kami mengimbau kepada provinsi-provinsi lainnya agar semakin gencar melakukan kegiatan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK," tuturnya.
Wiku juga mengimbau pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang belum melaporkan cakupan vaksinasi PMK segera menyampaikan laporan melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional.(yah)
Editor : Redaksi
