Demi Kedaulatan Bangsa, Komisi A Dorong Pendataan Warga dengan Kewarganegaraan Ganda

Surabaya, JatimUPdate.id - Ketua Komisi A Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya melakukan pendataan terhadap warga yang memiliki kewarganegaraan ganda. 

Legislator Partai Gerindra itu menganggap, langkah ini sangat penting untuk mengetahui komposisi penduduk Surabaya. 

"Sehingga proses pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, atau indikator lainnya—termasuk status kewarganegaraannya, dapat lebih mudah dilakukan." kata Yona, Rabu (8/1).

Yona menjelaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih satu kewarganegaraan setelah berusia 21 tahun. 

"Pertanyaannya, mereka yang sudah memiliki KTP Surabaya sejak usia 18 tahun, apakah sudah menentukan pilihan dan menghapus salah satu kewarganegaraannya? Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut," ujarnya.

Maka dari itu, Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen mendukung Dispendukcapil untuk bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Imigrasi, dalam berbagi data untuk kepentingan bersama, demi kedaulatan bangsa dan negara. 

"Saat ini sedang dilakukan pengumpulan data. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan mendapatkan data yang lebih konkret dari Dispendukcapil, dan baru setelah itu kita bisa mengambil langkah selanjutnya," demikian Bagus Yona Widyatmoko 

Sebagai informasi, kewarganegaraan ganda adalah status di mana seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Namun, di Indonesia, kewarganegaraan ganda tidak diakui untuk orang dewasa, dan status WNI akan gugur jika seseorang memiliki kewarganegaraan lain. (Roy)

Editor : Miftahul Rachman